JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pandemi Covid-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara.
Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (NU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi.
Penurunan itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi.
“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” kata Helmy dalam diskusi “Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri” di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi.
Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.
“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” imbuhnya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang.
Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu. Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat.
Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu.
Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi.
Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar.
Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.
Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi.
Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.
“Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Sementara di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah.
Di sejumlah negara, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.
Ia juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri.
Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran.
“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” katanya.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pandemi memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru.
“Demokrasi tidak monolitik, amat berwarna,” katanya. (adji)