.jpg)
LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi nampak turun, dan menghampiri langsung para mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di Kantor Bupati Lebak, Rangkasbitung (2/12/2021).
Didampingi oleh staff jajarannya dan Ketua DPRD Lebak M Agil Zulfikar, Ade nampak duduk bersama dengan para demonstran yang telah berorasi kurang lebih 3 jam lamanya.
Ade menjelaskan bahwa perihal pertambangan ilegal yang menjadi salah tuntutan para peserta aksi bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak tidak memiliki kendali penuh perihal pertambangan itu.
Katanya, mengenai perizinan pertambangan berada di tangan provinsi dan juga pemerintah pusat.
"Jujur saja, pertambangan itu aturannya bukan di kita. Namun itu berada di provinsi dan pusat," kata Ade saat menemui para demonstran.
Ade mengaku, lini kebijakan itu lah yang telah membuat pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani penambangan ilegal di bumi Multatuli ini.
"Namun, aspirasi dari teman-teman mahasiswa ini akan kita tindak lanjuti dengan menyampaikannya langsung kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat agar pengawasan pertambangan di Kabupaten Lebak lebih dipertegas kembali," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Mambang Hayali mengatakan bahwa pihaknya sendiri menuntut agar Pemerintah Kabupaten Lebak yang kini sudah berusia 193 tahun agar lebih memperhatikan perihal pertambangan ilegal di Kabupaten Lebak.
Menurutnya, kelalaian pemerintah dalam mengawai pertamabangan itu telah membuat jalan dan sarana infrastruktur di Kabupaten Lebak menjadi rusak.
"Saya mohon kepada Pemerintah, kepada Ibu Bupati, kepada Wakil Bupati, Kepada Kapolres untuk menindak galian-galian atau pertambangan ilegal di Kabupaten Lebak. Jangan sampai pertambangan itu merusak dan menimbulkan bencana di Kabupaten Lebak, seperti awal tahun 2020 lalu," pungkasnya. (kontributor banten/yusuf permana)
.jpg)
.png)
