Ketua KPK Tanggapi Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor: Ingat, Negara Kita Adalah Negara Hukum

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Banyak pihak yang mendesak agar koruptor bisa diberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yakni hukuman mati.

Mengenai hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengaku sangat mendukung dengan wacana tersebut.

Menurut Firli, dirinya pun pernah mengusulkan pasal tersendiri mengenai hukuman mati yang akan diterapkan.

“Saya pernah menyampaikan dibuat Pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati," tutur Firli, Rabu (24/11/2021),

Kendati demikian, Filri menegaskan memang prosesnya tidak semudah itu pasalnya Indonesia merupakan negara yang harus mengikuti ketentuan hukum.

"Kami KPK dan seluruh segenap anak bangsa yakin bahwa para pelaku korupsi itu harus dilakukan hukuman mati. Tapi, ingat negara kita, adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah hukum menjadi panglima," tegasnya, dikutip dari PMJ News.

"Semua proses harus mengikuti prosedur hukum. Hukuman mati sampai hari ini hanya diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU 31 Tahun 1999,” usambungnya.

Lanjut Firli, salah satu syarat seorang koruptor di hukum mati ialah, melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan trtenti.

“Syarat hukuman mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun dalam keadaan tertentu. Tetapi Pasal 2 ayat 1 ini bisa dikenakan terhadap pelaku korupsi kalau dia melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat 1," ujarnya.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah melakukan tebang pilih maupun memasang target dalam memberantas kasus korupsi.

Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Kamis (30/9/2021).

"Tidak benar kalau ada yang bilang KPK melakukan tebang pilih. Semua orang yang korupsi ditindak tanpa kecuali. Menteri sudah dua, Wakil Ketua DPR juga sudah ditindak," kata Emrus.

Emrus mengatakan, KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri telah menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi sehingga isu-isu pelemahan KPK maupun tebang pilih merupakan isu yang tidak benar.

"KPK sudah melakukan tindakan yang profesional, objektif, dan mereka tidak memasang target terhadap orang tertentu saja. Semua yang korupsi pasti kena," ucapnya.

Berangkat dari pandangan tersebut, Emrus mengimbau seluruh pejabat negara, bahkan jajaran pejabat yang berada di tingkat pemerintahan daerah, untuk tidak bermain-main dengan anggaran atau menerima suap dari berbagai pihak.

"Pemerintah jangan lagi melakukan tindakan koruptif karena KPK akan makin agresif dalam menindaklanjuti perbuatan-perbuatan korupsi seperti itu," kata Emrus. (cr09)