Oleh Yulian Saputra, Wartawan Poskota
TAGAR ‘Jokowi Bohong Lagi’ menggema di media sosial Twitter hingga masuk daftar trending topik pada Selasa (12/10/2021) pagi.
Lewat tagar tersebut, warganet bahkan seolah berlomba-lomba mengungkit beberapa janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika kampanye dulu.
Bukan cuma janji kampanye, Jokowi juga dikritik soal utang negara yang semakin menumpuk dan perkataannya yang warganet nilai tidak sesuai kenyataan, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Proyek sepur kilat itu sontak menjadi sasaran kritik publik Tanah Air menyusul terbitnya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.
Aturan itu mengizinkan penggunaan APBN dalam pendanaan pembangunan kereta berkecepatan 350 kilometer per jam tersebut. Hal ini berbeda dengan pernyataan Jokowi pada awal pelaksanaan proyek bahwa tidak akan pernah menggunakan kocek negara untuk proyek tersebut.
Selain soal kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak atau tax amnesty yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga menuai kritik.
Pasalnya, 2016 lalu, Jokowi menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan sekali seumur hidup.
Sementara soal utang luar negeri (ULN), warganet mengungkitnya lantaran pemerintah tetap menambah utang untuk membiayai APBN.
Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia pada Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Negara kita adalah negara demokrasi. Maka menjadi lumrah ketika kepala negara dan pemerintah mendapat kritikan dari masyarakat lantaran dianggap ingkar janji.
Bahkan bukan cuma Jokowi selaku Kepala Negara. Anies Baswedan yang merupakan Gubernur atau Kepala Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga tak lepas dari tudingan ‘Tukang Bohong’. Bedanya, tudingan tersebut datang dari oposisi disusul warganet alias haters.
Menariknya, tudingan soal ‘Tukang Bohong’ yang dialamatkan kepada Jokowi maupun Anies berlangsung dalam waktu berdekatan. Anies pertama, menyusul Jokowi kemudian.
Tonton juga video "Momen Presiden Jokowi Beli Tas Noken di Papua". (youtube/poskota tv)
Meski demikian, keduanya tampak adem ayem. Tudingan 'Tukang Bohong' yang dilontarkan warganet, oposisi maupun haters dianggap cuma angin lalu.
Hanya saja, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Senin (16/8/2021), Jokowi menyadari banyaknya kritikan kepada pemerintah.
Kendati begitu, ia juga menegaskan, kritik yang membangun dari masyarakat sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penyanyi senior Iwan Fals pun ikut menyoroti tudingan 'Jokowi Bohong' kala topik itu juga viral dua tahun lalu.
Dalam akun Twitternya, pelantun lagu "Manusia Setengah Dewa" itu mengetweet, “Masak sih ‘presiden’ bohong, kan sudah melalui proses yang hebat untuk menjadi orang nomor 1, atau mungkin seandainya berbohong, itu semua demi kebaikan barangkali”.
Berbohong pada dasarnya adalah haram, tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan atau yang kerap disebut sebagai white lies. Kebohongan jenis ini dilakukan untuk mengejar kebaikan yang besar.
Namun, sejatinya masyarakat mencintai pemimpin yang bersifat jujur dan amanah.
Sebab kekuasaan yang berjalan dengan kejujuran akan menghasilkan peradaban yang berkualitas.
Sebaliknya, jika yang dibangun adalah dusta, yang menjadi budaya adalah kebohongan. Pemimpinnya pun bisa saja berkhianat lantas terjadilah korupsi dan kehancuran.
Naudzubillah min dzalik. (*)