JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana pengajuan hak interpelasi terkait balapan Formula E oleh Fraksi PDI-P dan PSI di DPRD DKI Jakarta sepertinya tidak menyita perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies pun mengatakan, pihaknya saat ini memilih untuk lebih fokus menangani masalah pandemi virus corona (Covid-19), ketimbang interpelasi Formula E.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mengatakan, jika Anies benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya balapan Formula E dibatalkan dan kembalikan uang rakyat yang nilainya sangat fantastis itu.
"Jika memang Pak Anies benar-benar mengutamakan kepentingan warga, kenapa tidak dibatalkan saja agenda balapan Formula E di Jakarta. Karena uang yang sudah masuk jumlahnya tidak sedikit, dan jika dikembalikan uangnya itu sangat bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat Jakarta yang kesusahan karena terdampak pandemi Covid-19," kata Kenneth dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Pria akrab disapa Kent itu pun tak khawatir, jika langkah Interpelasi balapan Formula E ini dianggap tidak akan berhasil. Menurutnya, warga Jakarta akan dapat menilai siapa pejabat yang betul-betul bekerja menjalankan kewajibannya untuk mewakili aspirasi masyarakat terkait polemik pagelaran balapan Formula E ini.
"Saya tidak khawatir terkait pendapat beberapa pengamat dan rekan-rekan anggota dewan, bahwa Interpelasi ini akan gagal dan dianggap kami ini sedang berkhayal, yang penting kami sudah mengambil langkah awal dengan bertujuan supaya ada transparansi mengenai anggaran balapan Formula E ini, yang sudah disetor menggunakan APBD. Karena masyarakat berhak tahu uang mereka dipakai kemana dan untuk apa saja?," sambung Kent.
Warga DKI Jakarta, lanjut Kent, perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami defisit, banyak program prioritas tidak berjalan karena tidak punya anggaran, tetapi Gubernur DKI Anies malah kekeh mau mengadakan pagelaran balap mobil listrik tersebut.
"Ada apa sebenarnya? Dan untuk rekan- rekan anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi dan berpendapat masyarakat saat ini tengah menunggu aksi-aksi konkret untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19," ketus Kent.
"Bagaimana mau melakukan aksi konkret menolong masyarakat? wong uang Pemprov DKI Jakarta saja defisit. Contoh, distribusi KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja carut marut, banyak murid yang berhak mendapatkan bantuan KJP tetapi di rekening Bank DKI mereka tidak uang, dan mereka terancam putus sekolah," kata Kent lagi.
Bukan cuma itu, Kent menambahkan, dampak PPKM yang terus berlanjut ini, banyak warga yang terkena PHK dan harus dirumahkan.
"Apa solusi untuk mereka? apakah Gubernur Anies sudah berpikir untuk mengantisipasi hal ini?, belum lagi sektor UMKM yang terdampak karena pandemi ini, banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan bantuan modal kerja supaya mereka bisa melanjutkan usahanya," tukasnya.
Kent pun mempertanyakan pertemuan Anies dengan para pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/8/2021) malam di rumah dinas Gubernur. Kent menilai, hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan oleh orang nomor satu di Jakarta dengan mengundang pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta di tengah memanasnya isu Interpelasi balapan Formula E.
"Bukan malah membenturkan kami dengan rekan-rekan dengan manuver makan malam di rumah Anda. Sekarang begini saja, berani tidak Anda jelaskan apa hasil dari pertemuan makan malam di rumah Anda yang mengundang 7 fraksi tersebut. Jelaskan kepada masyarakat apa hasil pembicaraan di rumah Anda tersebut, masyarakat berhak tahu, kalau memang mau ada akuntabilitas yang jelas. Anda juga dipilih oleh masyarakat Jakarta, jadi Anda harus ingat apa kewajiban Anda?," ketusnya.
Pasalnya, kata Kent, pejabat di DKI Jakarta merupakan pelayan masyarakat termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD DKI, yang dibayar menggunakan uang rakyat.
"Anda, gaji dan tunjangan Anda dibayar pakai uang masyarakat Jakarta, begitu juga dengan saya sebagai Anggota Dewan. Jadi sudah sepatutnya membuat program yang masyarakat betul-betul bisa merasakannya, bukan malah membuat program balapan Formula E. Kondisi faktual di lapangan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan Bansos dan bentuk lainnya," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Bantuan Hadapi Pandemi
Di tengah Pandemi Covid-19, kata Kent, DKI Jakarta tak perlu membuat program yang tidak ada urgensinya bagi masyarakat. Karena, saat ini masyarakat hanya membutuhkan bantuan akibat pandemi yang sudah 2 tahun mewabah di Jakarta.
"Belum saatnya kita berbicara tentang balapan Formula E dan mobil listrik. Masyarakat itu butuh makan, bukan butuh balapan mobil listrik, enggak ada gunanya!! Pemprov DKI ini sekarang kalau saya lihat diibaratkan seperti seorang bapak di luar rumah berusaha menjaga nama baik, dan seakan-akan dilihat orang baik dan bertanggung jawab, tapi pada kenyataannya istri dan anaknya kelaparan di rumah, dan anaknya tidak bisa sekolah, kan kenyataannya seperti ini yang terjadi. Apakah Anda menyadari hal ini Pak Anies?," tegas anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
"Saya ingatkan, jangan membuat Pemprov DKI ini seperti perusahaan Anda sendiri, semua uang yang di Pemprov DKI ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, semuanya serba sensitif, harusnya Anda bertanya dulu kepada rakyat mengenai hal ini, apakah mereka keberatan atau tidak. Kecuali Anda melakukan kegiatan ini dengan anggaran CSR atau pakai uang dari kantong Anda sendiri, baru saya jamin tidak akan ada yang komplain, uang masyarakat DKI Jakarta tolong jangan di hambur-hamburkan sembarangan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Hak Interpelasi sudah tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 322, yakni DPRD Provinsi berhak melakukan Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat.
Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Lalu Hak Angket, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dan Hak Menyatakan Pendapat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, pada Kamis (26/8/2021).
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.
Usulan kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Sejauh ini, tujuh fraksi selain PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta tidak mau ikut-ikutan dengan interpelasi itu. (*/ys)