JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan sikap Gubernur Anies Rasyid Baswedan, kerap absen menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020.
Pasalnya, menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya sekali alpa dalam rapat soal anggaran tersebut.
"Kami mempertanyakan Gubernur Anies yang tidak pernah hadir dalam paripurna, padahal pembahasan P2APBD sangat sakral, kenapa selalu diwakilkan Wagub," kata pria yang akrab disapa Kent dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Padahal, Kent memaparkan, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada orang nomor satu di Jakarta itu seperti kelebihan bayar yang kerap terjadi, dan ketidakjelasan penyelenggaraan Balapan Formula E yang digadang-gadang akan digelar pada 2022 mendatang.
"Sebagai gubernur seharusnya Anies wajib hadir dalam paripurna tersebut, apalagi dalam perihal pengesahan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini, dan bisa juga menjelaskan perihal beberapa permasalahan yang saat ini mendera dirinya, seperti kelebihan pembayaran kerap terjadi di dalam anggaran Pemprov DKI, Kalau realitanya seperti ini terkesan sekali bahwa Anies menghindar dan pengecut" tutur anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Kent pun menceritakan dirinya saat mengadakan reses di wilayah Jakarta Barat. Sebagian besar, menurutnya, para warga tidak setuju dengan rencana perhelatan balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta.
Alasan warga menolak perhelatan Formula E, kata Kent, karena saat ini warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI di tengah pandemi Covid-19.
"Hasil reses saya kemarin, saya tanya ke warga apakah mendukung terlaksananya balapan Formula E di Jakarta gak, dan jawaban warga rata-rata mereka tidak menginginkan adanya acara tersebut, karena sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi mereka, mereka lebih memilih agar uang yang untuk balapan Formula E tersebut dikembalikan, dan disalurkan kepada warga kesusahan yang terdampak langsung pandemi ini," ketus Kent.
"Dan juga menurut mereka, biasanya kalau orang yang menonton balap mobil itu kebanyakan hanya ingin mendengarkan suara dari mobil balap tersebut, sampai selevel balapan mobil Tamiya saja penonton tertarik mendengar suaranya. Tetapi jika balapan mobil listrik, suara mesinnya aja tidak ada. Jadi apa yang mau didengar?," sambungnya.
Lalu, sambung Kent, jika alasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggelar balapan Formula E agar Jakarta go publik atau dikenal diseluruh dunia, itu salah satu alasan yang tidak masuk akal, Jakarta tidak butuh pengakuan pada kondisi kesusahan ekonomi seperti sekarang ini.
"Jika acara tersebut tetap digelar dan dengan tujuan hanya untuk menarik wisatawan luar negeri sebagai penonton, menurut saya hal tersebut sangat riskan dan berbahaya. Kita tidak tahu apakah para pelancong itu terpapar Covid-19 atau tidak, dan jika di antara penonton tersebut ada yang terpapar dan masuk ke negara kita, maka permasalahan pandemi ini di negara kita ini tidak akan selesai-selesai, dan varian yang baru akan terus bermunculan," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
