Oleh Winoto, Wartawan Poskota
DUA Fraksi di DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDIP dan PSI, bersikeras mengajukan penggunaan hak dewan, yakni Hak Interpelasi, atau hak bertanya.
Dalam hal ini Interpelasi terkait anggaran rencana Gubernur Anies Baswedan (Pemprov DKI Jakarta) akan menggelar Formula-E, balap mobil listrik rencananya di Jakarta.
Penggunaan hak ini tentu bagus bagi demokrasi, apalagi itu hak dewan. Yang disoroti adalah soal transparansi anggaran, yang kabarnya secara total nanti bisa mencapai Rp2 triliun.
Ini wilayah politik, melibatkan 9 fraksi di DPRD DKI. Argumen dua fraksi tersebut juga bagus, terkait urusan sekarang, yakni saat ini yang mendesak adalah keselamatan rakyat, dana yang besar itu lebih baik untuk keselamatan rakyat dari pandemi Covid-19, bukan untuk Formula-E yang keuntungannya belum jelas.
Usulan mestinya terus diperjuangkan. Diadu argumennya dengan fraksi-fraksi yang pro penolak interpelasi. Dan kita kangen permainan politik adu argumen seperti ini.
Adanya usul interpelasi ini pertanda demokrasi hidup, ada ruang untuk mengungkapkan kontrol sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif (DPRD).
Kita layak kangen, karena permainan politik sehat saat ini langka, di tingkat pusat, yakni di DPR saat ini sudah melempem, tidak ada lagi adu argument antar fraksi.
Lihat saja, betapa buruknya pembahasan RUU KPK dan RUU Ciptaker, yang hanya seperti setuju saja dengan keinginan pemerintah.
Beberapa tahun lalu kita menyaksikan bukan saja interpelasi, tapi Hak Angket DPR. Pertarungan argumen seru berlangsung di Senayan.
Seperti Hak Angket Bank Bali talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Bali, yang ditengarai duitnya kemana-mana, bahkan diduga untuk kampanye capres SBY menuju periode kedua.
Bila Hak Angket sukses bisa lanjut pemakzulan Presiden. Saat itu tarik-tarikan kekuatan politik menarik sekali, dan diliput terbuka.
Selain itu juga parpol yngg menyerang pemerintah, malah juga ikut koalisi parpol pendukung Kabinet SBY, seperti PPP, Golkar, PAN, PKS. Mereka sama-sama all out.
Sebenarnya di era Presiden Jokowi pernah ada penggunaan hak angket, tapi skupnya terkait Pelindo II, kurang seru, karena jauh dari urusan Istana dan Presiden Jokowi.
Nah, untuk saat ini usulan penggunaan Hak Interpelasi oleh kalangan DPRD DKI adalah untuk fungsi pengawasan dan budgeting.
Urusan sekarang, urgen, soal pandemi Covid-19 dan segala kesulitan rakyat sebagai dampak pandemi.
Sementara, Gubernur Anies tak bergeming, tetap melangkah.
Bahkan, merangkul tujuh fraksi, yang diwakili pimpinan mereka. Tujuh fraksi menyatakan menolak penggunaan Hak Interpelasi.
Mereka menyatakan kalau interpelasi digelar hanya akan menjadi ajang mengganggu agenda Dewan.
Lantas, seakan dengan penolakan tujuh fraksi yang berkekuatan mayoritas di Dewan, yakni 73 anggota, permainan sudah selesai.
Padahal, belum. Asalkan, dua fraksi pengusul melakukan lobi-lobi antar fraksi secara militan.
Jangan layu sebelum berkembang. Jangan hanya koar-koar di media, hanya cari panggung saja.
Lobi di belakang layar, sering sangat menentukan, bahkan perlu lobi di belakang layar kedua (mungkin melibatkan Ketua Umum DPP Parpol, atau kekuatan lain).
Kembali ke masalah Formula E, ini kaitannya dengan masa depan. Mobil listrik adalah masa depan. Mobil energi fosil adalah masa kini yanga akan berlalu.
Nah, Anies ngotot menggelar, bisa dibaca menyambut masa depan. Persaingan masa depan, karena dia juga disebut-sebuat calon presiden.
Formula-E adalah era baru. Kalau sukses Formula-E, Anies paling leading di antara capres lainnya soal energi masa depan.
Maka, layak kalau lawan politik berusaha menjegalnya untuk penyelenggaraan Formula E itu.
Tapi, apa pun, semua harusnya untuk kepentingan rakyat. Jangan agenda politik masing-masing, apalagi agenda bohir. (*)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
