Selain itu juga parpol yngg menyerang pemerintah, malah juga ikut koalisi parpol pendukung Kabinet SBY, seperti PPP, Golkar, PAN, PKS. Mereka sama-sama all out.
Sebenarnya di era Presiden Jokowi pernah ada penggunaan hak angket, tapi skupnya terkait Pelindo II, kurang seru, karena jauh dari urusan Istana dan Presiden Jokowi.
Nah, untuk saat ini usulan penggunaan Hak Interpelasi oleh kalangan DPRD DKI adalah untuk fungsi pengawasan dan budgeting.
Urusan sekarang, urgen, soal pandemi Covid-19 dan segala kesulitan rakyat sebagai dampak pandemi.
Sementara, Gubernur Anies tak bergeming, tetap melangkah.
Bahkan, merangkul tujuh fraksi, yang diwakili pimpinan mereka. Tujuh fraksi menyatakan menolak penggunaan Hak Interpelasi.
Mereka menyatakan kalau interpelasi digelar hanya akan menjadi ajang mengganggu agenda Dewan.
Lantas, seakan dengan penolakan tujuh fraksi yang berkekuatan mayoritas di Dewan, yakni 73 anggota, permainan sudah selesai.
Padahal, belum. Asalkan, dua fraksi pengusul melakukan lobi-lobi antar fraksi secara militan.
Jangan layu sebelum berkembang. Jangan hanya koar-koar di media, hanya cari panggung saja.
Lobi di belakang layar, sering sangat menentukan, bahkan perlu lobi di belakang layar kedua (mungkin melibatkan Ketua Umum DPP Parpol, atau kekuatan lain).
Kembali ke masalah Formula E, ini kaitannya dengan masa depan. Mobil listrik adalah masa depan. Mobil energi fosil adalah masa kini yanga akan berlalu.
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
