JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aksi lobi-melobi terjadi saat hak interpelasi Formula E yang diusulkan Fraksi PDIP dan PSI bergulir di DPRD DKI Jakarta. Tak hanya antarfraksi, tetapi juga pada eksekutif dengan legislatif.
Kejadian itu, sebagaimana diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Namun sayangnya, Gembong tak mau membocorkan siapa orang yang memintanya guna membatalkan hak interpelasi. Sejauh ini, partai berlambang kepala banteng moncong putih ini masih terus memperjuangkan uang rakyat di event Formula E dengan hak interpelasi.
"Nggak ada kalau soal janji. Kami nggak sampai janji. Dia nggak akan berani memberikan janji wong sejak awal sudah kami tolak," ujar Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2021).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini membocorkan alasan lobi-melobi terhadap PDIP adalah agar fraksi tersebut membatalkan hak interpelasi. Karena ia menilai keputusan itu akan membuat polemik di Ibu Kota.
"Jadi gini, pertama seolah-olah yang namanya interpelasi membuat kegaduhan. Karena dianggap ini akan membuat kegaduhan maka diurungkan. Intinya itu," jelasnya.
Kemudian kedua, lanjut Gembong, hak interpelasi dikhawatirkan nantinya akan terjadi pertentangan antardua lembaga yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Pemprov DKI. Lantaran salah satu alasan fraksi PDIP mengajukan interpelasi adalah rekomendasi BPK.
"Sehingga seolah-olah nanti dikhawatirkan terjadi benturan antara BPK dengan Pemprov DKI Jakarta," terangnya.
"Itu kan urusanmu. Yang kami pakai kan rekomendasi itu. Jadi jangan sampai nanti jadi pertentangan antarlembaga, buat gaduh, dan sebagainya. Cukup panjang perdebatan itu tapi dua hal itu ujungnya," paparnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.
PDIP sendiri ada 25 anggota yang tanda tangan sedangkan PSI ada 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib hak interpelasi dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.
Berdasarkan temuan BPK, ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi Covid-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI. (deny)