Oleh Winoto, Wartawan Poskota
DUA Fraksi di DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDIP dan PSI, bersikeras mengajukan penggunaan hak dewan, yakni Hak Interpelasi, atau hak bertanya.
Dalam hal ini Interpelasi terkait anggaran rencana Gubernur Anies Baswedan (Pemprov DKI Jakarta) akan menggelar Formula-E, balap mobil listrik rencananya di Jakarta.
Penggunaan hak ini tentu bagus bagi demokrasi, apalagi itu hak dewan. Yang disoroti adalah soal transparansi anggaran, yang kabarnya secara total nanti bisa mencapai Rp2 triliun.
Ini wilayah politik, melibatkan 9 fraksi di DPRD DKI. Argumen dua fraksi tersebut juga bagus, terkait urusan sekarang, yakni saat ini yang mendesak adalah keselamatan rakyat, dana yang besar itu lebih baik untuk keselamatan rakyat dari pandemi Covid-19, bukan untuk Formula-E yang keuntungannya belum jelas.
Usulan mestinya terus diperjuangkan. Diadu argumennya dengan fraksi-fraksi yang pro penolak interpelasi. Dan kita kangen permainan politik adu argumen seperti ini.
Adanya usul interpelasi ini pertanda demokrasi hidup, ada ruang untuk mengungkapkan kontrol sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif (DPRD).
Kita layak kangen, karena permainan politik sehat saat ini langka, di tingkat pusat, yakni di DPR saat ini sudah melempem, tidak ada lagi adu argument antar fraksi.
Lihat saja, betapa buruknya pembahasan RUU KPK dan RUU Ciptaker, yang hanya seperti setuju saja dengan keinginan pemerintah.
Beberapa tahun lalu kita menyaksikan bukan saja interpelasi, tapi Hak Angket DPR. Pertarungan argumen seru berlangsung di Senayan.
Seperti Hak Angket Bank Bali talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Bali, yang ditengarai duitnya kemana-mana, bahkan diduga untuk kampanye capres SBY menuju periode kedua.
Bila Hak Angket sukses bisa lanjut pemakzulan Presiden. Saat itu tarik-tarikan kekuatan politik menarik sekali, dan diliput terbuka.
.png)
.jpg)
