Tokoh NU Desak Jokowi Konsisten: Jangan Ada Jabatan Presiden 3 Periode!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang kerap dikenal sebagau Gus Umar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat konsisten dengan ucapannya.

Dalam akun Twitter pribadinya, Gus Umar mengutip sebuah video yang berisi cuplikan Presiden Jokowi yang menentang adanya amandemen undang-undang dasar (UUD) terkait perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia menjadi 3 periode.

Dengan ucapan yang disampaikan oleh Jokowi, maka Gus Umar sangat berharap agar apa yang dikatakannya dapat dipertanggungjawabkan serta konsisten ke depannya.

"Saya berharap @jokowi konsisten menolak amandemen UU ttg perpanjangan jabatan presiden 3 priode. Semoga," cuit Gus Umar sebagaimana dikutip PosKota.co.id dari akun Twitternya pada Jumat (27/82/021).

Gus Umar tidak setuju jika satu masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode, terlebih jika nantinya pandemi menjadi alasan khusus bagi pemerintah membyat amandemen UUD seperti itu.

"Apa yg kamu bayangkan kalau Jokowi amandemen UUD dan dia jadi presiden sampai 2027 dgn alasan pandemi?," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana amandemen UUD 1945 kembali banyak diperbincangkan setelah Ketua MPR RI, Bambang Sosesatyo menyinggung hal tersebut dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun MPR ke-76, Rabu (18/8/2021).

Wacana itu semakin memanas setelah koalisi pemerintah hanya membutuhkan 3 kursi DPD RI untuk memuluskan perubahan UUD 1945.

Meski begitu, pada tahun 2019, Jokowi megatakan bahwa orang yang menyebut dirinya akan menjabat sebagai presiden hingga 3 periode merupakan orang-orang yang ingin cari muka kepadanya.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” ucapnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2019).

“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” tambahnya.

Kemudian Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko baru-baru ini juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah terpikirkan tentang masa jabatannya sebagai presiden.

Dengan begitu Moeldodo mengimbau masyarakat tidak perlu menerka-nerka terlalu jauh terkait dengan wacana MPR RI untuk melakukan amendemen UUD 1945.

Moeldoko juga menyampaikan jika Jokowi sudah sering kali mengatakan menolak adanya perpanjangan masa jabatan. Dan ucapan serta sikap Jokowi itu diyakini tidak akan pernah berubah. (cr03)