Pimpinan MPR Sambangi Megawati Bahas UUD , Bamsoet: Amandemen Hanya Soal GBHN

JAKARTA - Pimpinan MPR RI Bambang Soesatyo di dampinggi Wakil MPR mengadakan silaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan akan digelar 20 Oktober 2019. Meski begitu ada pembicaraan terkait MPR. Menurut Wakil Ketua MPR dari PPP Asul Sani, sembilan pimpinan MPR, minus dari Fraksi NasDem, saat bertemu Megawati yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengadakan konsultasi  mengenai amandemen UUD 1945. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Megawati ingin amandemen hanya berkutat soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Kalau inginnya ibu (Megawati), terbatas soal itu (GBHN) saja. Istilah tidak harus haluan negara atau GBHN. Istilah monggo," kata Arsul seusai pertemuan. Arsul mengungkapkan, rekomendasi MPR periode 2014-2019, amandemen UUD 1945 juga terkait penataan sistem presidensial. Arsul memastikan amandemen tidak akan sampai ke topik tersebut. "Nggak. Cuma itu saja (GBHN). Makanya Ibu Mega minta kata-kata terbatas itu harus dicetak tebal dan dibesarkan supaya orang tidak berpikir yang lain-lain," jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres). Dia menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 tahun yang akan datang," ujar Bamsoet. (win)