Presiden Jokowi Khawatirkan Amandemen UUD 1945 Membuka Kotak Pandora

Senin, 16 Agustus 2021 08:28 WIB

Share
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto/biro pers Istana)
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto/biro pers Istana)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo khawatirkan amandemen UUD NRI 1945 berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulis Sabtu (14/8/2021).

Sebelumnya, Bamsoet bersama pimpinan MPR lainnya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/8/2021).

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode?" terang Bamsoet mengutip pernyataan Jokowi.

"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. 

"Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI.

"Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu," jelas Bamsoet.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar