Pemerintah Rencanakan Beralih ke TV Digital, DPR: Rakyat Tak Punya TV Digital akan Tak Bisa Nikmati Siaran

Selasa, 27 Juli 2021 18:11 WIB

Share
Anggota DPR, Sukamta. (foto: poskota.co.id/rizal siregar)
Anggota DPR, Sukamta. (foto: poskota.co.id/rizal siregar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah berencana akan mematikan televisi analog dan beralih ke televisi digital mulai Juli 2021 ini. Kenyataan ini akan menambah beban masyarakat.

"Di tengah pandemi yang sedang hebat belum ada tanda-tanda bisa diatasi, dengan ASO (analog switch-off) rakyat yang tidak mampu membeli TV digital berpotensi tidak bisa menikmati siaran," kata anggota Komisi I DPR Sukamta, Selasa (27/7/2021).

Sukamta mengatakan, tentunya ini berpotensi menambah beban masyarakat yang sudah sulit secara kesehatan, ekonomi dan sosial akibat harus tinggal di rumah saat PPKM, kemungkinan satu-satunya hiburan juga dimatikan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa memang selain dengan mengganti perangkat televisi dengan digital, bisa juga dengan menggunakan set top box pada televisi analog.

"Pemerintah menjanjikan akan memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat miskin. Apakah anggarannya sudah tersedia? Apakah sudah menjamin dapat menjangkau semua masyarakat yang tidak mampu? Jangan sampai ketidakcermatan nanti ada masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menikmati siaran televisi," ujarnya.

Ia menilai, skema pemberian set top box ini belum jelas. Sampai hari ini belum ada konsultasi Kominfo ke komisi 1, untuk program sebesar ini. Apa kominfo mau menanggung sendiri rIsiko sosialnya.

"Kita berharap sih dilihat prioritas anggarannya. Sekarang fokus kita mengatasi pandemi (refocusing). Apakah saat ini tepat dilakukan ASO, ini yang harus matang dan cermat pertimbangan-pertimbangannya," ujarnya.

Kita prinsipnya menghindari risiko di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika nantinya program ini tidak berhasil, masyarakat juga yang merasakan dampaknya.

"Tolong pemerintah pertimbangkan lagi. Ini bukan waktu yang tepat untuk menambah beban masyarakat," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (rizal)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar