LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PPP DRPD Lebak Musa Weliansyah menanggapi soal 5 fraksi di DPRD Lebak yang menerima bahkan ngotot ingin dana hibah bansos untuk sarana prasarana keagamaan di Lebak agar segera di cairkan pada tahun 2021 ini.
Musa mengatakan, fraksi PPP sendiri dengan tegas menolak realisasi dari alokasi dana hibah bansos senilai Rp1,2 Milliar itu. Menurutnya dalam alokasi dana hibah itu masih terdapat Mal Administrasi dengan adanya dugaan besaran nominal ditentukan oleh pihak legislatif yakni DPRD sendiri, bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
"Fraksi PPP tetap menolak dana hibah itu dicairkan pada APBD murni 2021, jikapun dari pemkab Lebak sendiri berani mencairkan dengab adanya dugaan Mal Administrasi itu maka silahkan saja, " kata Musa saat dihubungi Pos Kota melalui telepon selulernya, Selasa (27/4/2021).
Musa mengatakan, dana hibah tersebut tidak akan menjadi masalah jika tidak dicairkan pada APBD murni 2021, karena masih bisa dicairkan kembali pada APBD Perubahan 2021.
"Tidak akan ada pelanggaran, karena masih bisa diserap kembali di APBD perubahan. Yang terpenting adalah teknis dan mekanisme nya sesuai dengan juklak juknis yang berlaku, tidak asanya ploting anggaran dan lain-lainnya, " ujar Musa.
Proses pencairannya sendiri perlu diverifikasi kembali, karena menginggat dana hibah itu perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengusul saat ini.
"Perlu dilakukan verifikasi ulang dan disesuaikan kebutuhannya, karena mengingat ini merupakan usulan tahun 2020 yang mana pastinya terdapat progres dari pembangunan Sarpras keagamaan itu sendiri. Dana hibah ini juga tidak boleh digunakan untuk bayar hutang, benar-benar harus digunakan sesuai kebutuhan saat ini. Jika dalam usulannya tidak ada yang susai, sekiranya bisa langsung di coret, " kata Musa. (kontributor Banten/yusuf permana)