JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kuasa Hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menyoroti inkonsistensi para saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Bisa jadi untuk menyembunyikan sesuatu yang merugikan dirinya dan untuk menyudutkan orang lain," kata Maqdir Ismail, Rabu (11/3/2021).
Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin memberi keterangan yang berbeda-beda dalam beberapa kali persidangan dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Indea Maddanatja.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Bisa Dikenakan Hukuman Mati
Keterangan yang berbeda-beda disampaikan kedua saksi tersebut dalam persidangan 3 dan 8 Maret 2021 lalu yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Maqdir menegaskan, keterangan yang berubah-ubah dari para saksi dalam beberapa kali persidangan mestinya dikesampingkan oleh pengadilan. Ia mengaku tidak mengetahui motivasi atau pun tujuan para saksi yang memberikan keterangan berubah-ubah.
"Tidak tertutup kemungkinanan motivasi di balik perubahan keterangan ini, supaya nantinya mereka bisa menjadi justice collaborator," ujarnya.
Baca juga: Alpha Desak KPK Berani Bongkar dan Tuntaskan Kasus Bancakan Korupsi Bansos Kemensos
Maqdir berpendapat cara dan proses penegakan hukum demikian tidak akan melahirkan keadilan. "Tetapi justru akan mendatangkan ketidakadilan," katanya.
Dalam sidang yang digelar pada 3 Maret 2021, Hartono Laras dan Pepen Nazaruddin mengatakan para saksi sama sekali tidak melakukan konfirmasi kepada Menteri Juliari atas cerita Adi Wahyono mengenai adanya arahan Menteri terkait pungutan operasional bansos.
Sedangkan, saksi Pepen Nazaruddin dan saksi Hartono Laras mengubah keterangannya dalam persidangan 8 Maret 2021.
Baca juga: Alpha Minta KPK Selidiki Biaya Pengiriman Paket Bansos di Kemensos
Pepen dan Hartono saat itu mengatakan telah melakukan konfirmasi kepada Mensos Juliari Batubara setelah mendengar laporan dari Adi Wahyono bahwa menteri mengarahkan untuk melakukan pungutan terhadap Bansos.
"Proses penegakan hukum harus didasarkan kepada fakta dan bukti di persidangan yang saling bersesuaian," tegasnya.
Dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara senilai Rp1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19.
Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Kasus Bansos Covid-19 Juliari Batubara dan Adi Wahyono
Selain didakwa menyuap Juliari, Harry didakwa menyuap dua anak buah Juliari yaitu Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Kedudukan Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos bulan Oktober- Desember 2020.
Adapun Harry Van Sidabuke selaku PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos bulan April-Oktober 2020. Dalam kasus dugaan penyuapan itu Juliari Batubara turut terseret-seret karena adanya pernyataan penerima suap tentang adanya uang operasional menteri. (rizal/ys)