JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal mulai tanggal 13 Januari 2021. Apresiasi juga atas kesediaan Presiden Jokowi untuk divaksin yang pertama.
"Begitu juga sikap Presiden Jokowi yang sudah menyatakan kesediaannya, sebagai orang yang pertama divaksin Covid-19," terang Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu sore (6/1).
"Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," terang Saleh Daulay.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Kesiapannya Jadi Orang Pertama Divaksin Covid-19
Namun demikian, perlu diingat, bahwa emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM.
Karena itu, menteri kesehatan didesak untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.
"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?".
Baca juga: Jokowi Minta Para Kepala Daerah Bersiap Melaksanakan Vaksinasi Covid-19
Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II ini, berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini.
"Jangan terburu-buru untuk menguarkannya hanya karena menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik."
Menurut Saleh Daulay, peran BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM.
Baca juga: DPR Larang Penyuntikan Vaksin Covid-19 Sebelum Ada Izin Dari BPOM
"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada."
(johara/win)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
