JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning sempat melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1/2021) menjadi viral di media sosial (medsos).
Agenda rapat tersebut dihadiri juga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.
Bahkan dengan tegas ia menolak untuk divaksin Covid-19. Tidak hanya itu ia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin covid-19.
Baca juga: Peneribitan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 Sinovac, BPJPH Tunggu Surat Resmi dari MUI
"Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," ujarnya dalam rapat di Komisi IX.
Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin covid-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," tegasnya.
Baca juga: Apresiasi Jokowi Divaksinasi, Ferdinan Hutahaen: Vaksin Saja yang Masih Mau Hidup dan Waras
Tidak hanya itu, ia juga memaparkan dengan gamblang soal komersialisasi atau bisnis tes swab covid-19 di rumah sakit.
Pasalnya, ia mendapati tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit.
Video Rikba Tjiptaning menolak divaksinasi. (youtube/@poskota tv)
Ia mencontohkan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat mematok tarif tes swab sebesar Rp3,5 juta dengan hasil 3 hari. Sedangkan, untuk hasil tes swab dalam satu hari harganya naik hampir 2 kali lipat yakni Rp6,5 juta.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
