DKI Jakarta masih menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional.
Setidaknya dalam sepekan ini kenaikan kasus cukup signifikan.
Pada Rabu (23/12/2020) lalu pertambahan di Jakarta sebanyak 1.954 kasus. Pada Kamis (24/12/2020) pertambahan kasus sebanyak 1.933, esok harinya, Jumat (25/12/2020) bertambah 2.096 kasus.
Pada Sabtu (26/12/2020) bertambah 2.058 kasus positif Covid-19 di Ibu kota. Hari Minggu (27/12/2020) terdapat sebaran 6.528 kasus baru di Indonesia, sebanyak 1.997 kasus terjadi di Jakarta.
Baca juga: Harus Sadar Diri
Belum terdapatnya penurunan kasus Covid ini, apakah DKI Jakarta akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) secara ketat dan total? Jawabnya tentu harus dikaji secara rinci.
Dalam pengkajian hendaknya melibatkan semua unsur terkait, para ahli dan pakar. Tak hanya di bidang kesehatan, sosial budaya, juga ekonomi.
Tarik rem darurat atau emergency break untuk istilah PSBB ketat ini, memang perlu dilakukan ekstra hati-hati.
Baca juga: Gempuran Narkoba di Penghujung Tahun
PSBB transisi akan berakhir 3 Januari 2021, apakah setelah itu rem darurat segera ditarik? Jawabnya tentu masih menunggu perkembangan situasi hingga selesai liburan akhir tahun, setidaknya setelah tahun baru.
Sinyal akan menarik rem darurat disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, jika kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan.
Meski begitu jangan terburu-buru menarik rem darurat karena dampaknya bisa kemana-mana akibat terhentinya semua kegiatan ekonomi.
Baca juga: Menanti Kerja Nyata 6 Menteri Baru
Pengangguran dan angka kemiskinan akan berdampak langsung, utamanya mereka yang berkemampuan kurang.
Kita sepakat " krisis kesehatan" harus segera diakhiri, tetapi jangan kemudian menimbulkan krisis baru, melemahnya ekonomi.
Idealnya menyelesaikan satu masalah, tidak menimbulkan masalah lain.
Baca juga: Memutus Klaster Liburan
Sering dikatakan selesaikan masalah, tanpa menimbulkan masalah baru. Ini yang perlu dikaji.
Yang pasti apa pun kebijakan yang diluncurkan terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat akan mengundang kontroversi. (*)