JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Desakan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat untuk Jakarta, banyak diserukan sejumlah pihak . Terlebih dengan terus melonjaknya kasus aktif Covid-19, setiap harinya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemprov DKI perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan maupun kebijakan dalam rangka pengendalian Covid-19 di Ibukota.
"Pak Gubernur juga sudah melakukan rapat terkait evaluasi vaksin, diskusi membahas kebijakan tentang PPKM pengetatan dan lain sebagainya. Adapun hasilnya seperti apa, nanti Pak Gubernur yang akan mengumumkan," terangnya, Senin (21/06/2021).
Menurut Riza, apa yang menjadi keputusan nanti, baik terkait pariwisata , mal, pasar, tempat ibadah, yang diperbolehkan ditutup tentunya sebagai hasil rumusan maupun masukan bersama oleh Forkompinda serta jajarannya.
"Selain itu ada juga masukan-masukan dari pakar dan ahli epidemiologi , namun demikian pak Gubernur nanti yang akan mengumumkan setelah koordinasi dengan pemerintah pusat tuntas," jelas politisi asal Gerindra tersebut.
Ditegaskannya juga, bahwa setiap kebijakan Pemprov DKI yang disusunnya nanti tentunya akan memperhatikan situasi dan fakta disekitarnya seperti halnya wilayah penyangga Bodetabek.
"Dan juga Kita koordinasikan dengan Pusat, Satgas, Kementerian terkait," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus aktif Covid-19 di Jakarta terus terjadi setiap harinya. Per tanggal 20 Juni 2021, Dinas Kesehatan DKI mencatat sebanyak 5.582 kasus aktif , dengan 655 kasus diantaranya usia anak . (*)
