JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan menyerahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, kepada DPRD DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna, Kamis (26/11/2020).
Pada Raperda APBD tahun depan, DKI masih fokus dalam penanganan Covid-19.
"Kita sama-sama belum bisa memperkirakan dan mengetahui secara pasti apakah pandemi berakhir tahun 2021 mendatang. Untuk itu, dengan ini akan ada penyesuaian anggaran di tahun 2021," ucap Anies.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan kebijakan umum yang meliput kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Baca juga: Tito Jadi Mendagri, Anies Spontan Pangkas RAPBD 2020
Untuk Pendapatan Daerah akan diarahkan kepada peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan dana transfer, dan peningkatan lain-lain pendapatan daerah.
Sedangkan pada belanja daerah akan diarahkan kepada pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017- 2022.
“Selanjutnya untuk Pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020 dan penerimaan pinjaman daerah pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan penerusan pinjaman dari pemerintah untuk proyek MRT,” terangnya.
Gubernur Anies juga memaparkan total Rancangan APBD 2021 sebesar Rp 82,5 T atau meningkat sebesar 30,4 persen, jika dibandingkan Perubahan APBD 2020. Untuk Pendapatan Daerah tahun 2021 direncanakan sebasar Rp 72,2 T.
Baca juga: Anies Berharap DPRD DKI Kebut Pembahasan RAPBD 2020
Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 72,98 T, berupa Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.
Raperda APBD 2021 yang telah diserahkan ke DPRD ini diharapkan dapat dibahas dengan cepat dan tepat agar segera dimplementasikan.
“Kami berharap pembahasan oleh fraksi bisa berjalan dengan cepat sehingga kita punya RAPBD untuk 2021, untuk detailnya nanti(dijelaskan) setelah pembahasan dari para fraksi,” ungkapnya. (deny/tri)