RAPBD 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Baswedan: Ekonomi Jakarta Tumbuh

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada kenaikan sebesar 6,25% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2022, dibandingkan dengan APBD Perubahan 2021 senilai Rp79, 890 triliun.

Menurutnya, kenaikan ini telah mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah pada kuartal pertama dan kedua 2021 yang tumbuh dibanding kuartal di tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

"Kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 15 November 2021.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui usulan RAPBD Tahun 2022 senilai Rp84,886 triliun.

Menurut Anies, angka tersebut diperoleh sesuai dengan sejumlah perencanaan pendapatan, seperti Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp77,448 triliun atau meningkat 18,77 persen dibanding APBD Perubahan 2021 senilai Rp65,209 triliun. 

"RAPAD 2022 tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp55.658 triliun, kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp16.882 triliun, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp4.907 triliunan," terangnya saat menghadiri rapat paripurna RAPBD 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11/2021).

Anies menjelaskan, Dari rancangan Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp46,700 triliun, Retribusi Derah sebesar Rp806,878 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp793,735 miliar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp8,358 miliar. 

"Sedangkan mengenai Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp75,657 triliun atau meningkat sebesar 8,09 persen dari ABPD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp69,992 triliun," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik mengatakan bersyukur bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPAD) DKI Jakarta Tahun 2022 senilai Rp84,886 triliun telah disepakati. 

Kemudian, dalam waktu dekat pun diharapkan dapat segera menjadi Peraturan Daerah (Perda).