Syahrul Yasin Limpo: UU Cipta Kerja Menata Ulang Kewenangan Daerah, Bukan Menghapusnya  

Terkait Penataan Ruang, Yasin Limpo menjelaskan, UU Cipta Kerja ini menyempurnakan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  Pasal 1 (ayat 7 dan 8). Lalu menyempurnakan  kewenangan penyelenggaraan penataan ruang, karena penataan ruang ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat  dan diatur melalui PP.

Baca juga: MUI Keluarkan Taklimat Tolak UU Cipta Kerja Sehari Setelah Demonstrasi Terjadi

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat. (*/win)