Namun demikian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti, mengaku menghormati masyarakat yang akan demonstrasi.
“Sebab menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD,” terang Seketaris Jenderal PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, Senin (13/10/2020).
Baca juga: Muhammadiyah Tegaskan Ogah Ikut Demo Kepung Istana
Ia menegaskan, Muhammadiyah sendiri tidak ada hubungan, dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pasa Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, lanjut dia, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparat keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat.
Ulama Banten
Sedangkan ulama Banten mendukung pihak yang menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja. Mereka berasal dari organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP).
Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak Omnibus Law cipta kerja,” bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.
Baca juga: Ulama Banten Dukung Penuh Langkah PKS Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja
Sementara itu aparat keamanan akan menutup sejumlah ruas jalan menuju ‘Ring I’ sekitar Istana seperti Jalan Merdeka Barat, Merdeka Utara dan Jalan Juanda.
Selain itu, tranportasi umum seperti Transjakarta juga akan dialihkan yang menuju Blok M dan Kota. Sedangkan jalur lainnya akan ditutup tergantung situasi. (johara/bi/ird/ys)
.png)
.jpg)
.jpg)
