POSKOTA.CO.ID – Pemerintah akan terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, salah satunya melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan dana bansos tersalurkan tepat sasaran.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir dirinya melihat bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar.
Baca Juga: Ditanya soal Revisi UU Pilkada, Begini Jawaban Luhut Binsar Pandjaitan
“Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu, 8 Februari 2025.
Selain itu, dia menjelaskan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penyaluran bansos pemerintah tersebut.
"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” jelasnya.
Untuk memperbaikinya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem yang mengintegrasikan 3 pangkalan data utama.
Baca Juga: Wacana BBM Subsidi Dibatasi, Pengamat Indef: Drama Luhut Binsar Pandjaitan
Yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dia menambahkan, integras data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan akurasi data penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tandasnya.
Selain melakukan integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Angkat Bicara Soal Tom Lembong Beri Catatan ke Presiden Jokowi
Yakni seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo agar selesai pada Agustus nanti.
"Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” paparnya.
Program digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bansos secara lebih optimal.
Baca Juga: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas, Begini Respon Luhut Binsar Pandjaitan
Sehingga nantinya, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Karenanya, Menteri Luhut optimistis sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.