POSKOT.O.ID - Kementrian Dalam Negeri memastikan pelantikan kepala daerah bakal dipercepat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pelantikan tersebut ditargetkan akan dimajukan sebelum ramadan.
Rencananya para kepala daerah tersebut dikatakan Bima Arya akan mendapatkan jadwal pembekalan di Magelang yang juga dimajukan dari jadwal sebelumya.
"Karena MK memutuskan untuk menyampaikan dismissalnya lebih cepat, semula 13 Februari menjadi 4 dan 5 Februari 2025, pelantikan dari yang dismissal itu akan lebih cepat dari yang diprediksi," terang Bima Arya.
Agenda pelantikan tersebut dikatakan Bima Arya bakal disatukan dengan pelantikan kepala daerah yang tidak berperkara dan yang terkena dismissal sehingga lebih efektif dan efisien.
Dengan percepatan pelantikan ini, Pemerintah menargetkan pembekalan kepala daerah sebelum Ramadan 1446 Hijriah mendatang.
"Tentu makin cepat pelantikan itu diselenggarakan maka makin cepat keluar pembekalannya di Magelang. Kami berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan," bebernya.
Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah 2025 Resmi Diundur, Begini Penjelasan Tito Karnavian
Untuk itu, hingga kini pemerintah pun terus melakukan koordinasi dengan KPU, DPR RI, Bawaslu, dan MK untuk memastikan kelancaran tahapan tersebut. Bima Arya menegaskan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan agar tahapan pelantikan kepala daerah berlangsung secepat mungkin agar kepala daerah dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal, sejalan dengan visi pemerintahan pusat serta kesiapan menghadapi tantangan di daerah masing-masing.
"Akan tetapi, kami sedang melakukan simulasi, tanggal paling cepat tanggal berapa. Nah, hari Senin nanti diputuskan," tegasnya.
Disinggung lokasi pembekalan, Bima Arya menyebutkan kemungkinan besar rencana tersebut bakal digelar kembali di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dimana lokasi tersebut sebelumnya menjadi tempat pembekalan juga anggota Kabinet Merah Putih dikomandoi Presiden Prabowo langsung. "Tempatnya retreat itu di Akmil. Akan tetapi, masih akan dirapatkan. Bisa sekaligus atau bisa dua gelombang," jelasnya.
Awalnya pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK direncanakan pada 6 Februari 2025. Namun kini mengalami penyesuaian jadwal.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya telah diputus melalui mekanisme dismissal oleh MK.
Keputusan ini diambil menyusul jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 sengketa pilkada oleh MK pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan serentak tahap kedua akan dilakukan setelah putusan tersebut, dengan waktu yang tidak terpaut jauh.