POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus menjadi andalan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial.
Bantuan ini khusus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Memasuki tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan bantuan ini guna meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM).
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi keluarga.
Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang ingin mengetahui status nya, pemerintah menyediakan beberapa cara mudah untuk mengecek status kepesertaan.
Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi yang telah disediakan.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek langsung melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing untuk memastikan status penerimaan bansos.
Jadwal pencairan bantuan juga telah diatur, dan akan dilakukan dalam beberapa tahap sepanjang tahun.
Pembagian bantuan ini akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, serta dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, penting bagi para KPM untuk selalu memperbarui informasi terkait jadwal pencairannya.
Sebagai informasi tambahan. Kedua bantuan ini merupakan program bersyarat yang sudah ditentukan kriteria penerimanya.
Dalam tahap ini, Anda akan dipandu bagaimana cara mengecek status kepesertaan di bansos PKH dan BPNT di 2025.
Baca Juga: Cek Update Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap ke-1 Tahun 2025 pada 29 Januari 2025
Syarat Penerima Bansos PKH 2025
- Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dibuktikan kepemilikan E-KTP yang aktif, atau valid.
- Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
- Bukan bagian dari ASN, TNI, Polri, Karyawan BUMD/BUMN, Aparatur Desa, dan Pegawai yang sudah memiliki penghasilan tetap (UMR).
- Tidak sedang menerima bantuan dari sumber anggaran yang sama, seperti BLT Subsidi Gaji ataupun BLT UMKM.
- Sudah tercatat sebagai masyarakat membutuhkan yang sudah terdaftar di kelurahan setempat.
Itulah syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah untuk bisa mendapatkan Bansos PKH, maupun BPNT di 2025.
Jika Anda merupakan salah satu KPM yang terdaftar sebagai penerima bantuan ini, berikut ini cara melakukan pengecekannya.
Cek Status Nama Penerima Bansos PKH 2025
- Silahkan Anda buka mesin perambah, dan masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Selanjutnya isikan data, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, seta desa dimana Anda berdomisili.
- Pastikan, nama yang Anda isikan sudah sesuai dengan yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Jangan lupa isikan captcha yang ada di bagian layar bawah.
- Selanjutnya Anda klik 'Cari Data'.
- Jika Anda termasuk salah satu penerima Bansos PKH ataupun BPNT di 2025, akan terlihat tabel berisi status penerima, keterangan, serta periode pemberian bantuan.
- Namun jika tidak termasuk, maka akan ada keterangan 'Tidak Terdapat Peserta/PM'.
Guna memperlancar proses pengecekan, pastikan data yang Anda input sudah sesuai dengan yang tertera di e-KTP.
Baca Juga: Bisa Pakai Hp, Begini Cara Daftar Jadi Penerima Bansos PKH 2025
Jika merunut pada jadwal sebelumnya, Bansos PKH dan BNPT ini akan diluncurkan empat tahap dalam setahunya.
Tahap I: Januari-Maret
Tahap II: April-Juni
Tahap III: Juli-September
Tahap IV: Oktober-Desember
Dengan adanya program PKH dan BPNT di tahun 2025, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa status kepesertaan secara berkala, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tidak melewatkan pencairan bantuan.
Selain itu, transparansi dan ketepatan dalam penyaluran bansos menjadi hal yang terus diperhatikan oleh pemerintah agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.
DISCLAIMER: NIK dan e-KTP dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, saldo dana pada artikel ini memiliki arti dari uang tunai bukan aplikasi atau dompet elektronik.