Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM ( Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ) sangat berperan bagi pengembangan ekonomi negeri. Tak hanya mampu menciptakan lapangan kerja, juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya menjadi kelompok ekonomi yang kreatif dan mandiri.
Kontribusinya sangat signifikan. Sumbangan terhadap produk domestik bruto lebih dari 60 persen.
“Cukup beralasan jika pemerintah wajib memperhatikan UMKM yang sedang menghadapi permasalahan, seperti terbelit utang,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus piutang jutaan UMKM,” tambah Yudi.
“Bahasa gampangnya menghapus kredit macet yang selama bertahun-tahun menjadi beban, sehingga UMKM sulit berkembang, bahkan tak sedikit yang bangkrut,” jelas mas Bro.
“Itu sangat dirasakan oleh UMKM sejak pandemi Covid-19 tahun 2020. Ditambah lagi dengan banjirnya produk impor yang dijual dengan harga dumping akhirnya kalah bersaing,” urai Yudi.
“Jika sudah demikian, omset merosot yang berujung kepada pengurangan tenaga kerja. Angsuran pinjaman menjadi tertunggak.” kata mas Bro.
“Berbagai sumber, seperti Kadin, menyebutkan akibat Corona, sekitar 30 juta UMKM gulung tikar dari sekitar 64,2 juta jumlah UMKM yang ada,” urai Heri.
“Untuk bangkit lagi perlu modal dan akses pasar yang lebih luas. Butuh juga perlindungan agar UMKM dapat berkembang pasca dihadang berbagai tantangan dan tekanan,” kata Heri.
“Itulah sebabnya, kebijakan pemerintah yang menghapus kredit macet jutaan UMKM mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari para petinggi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin),” ujar Yudi.
“Bahkan, Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia,
Bambang Soesatyo menilainya bahwa penghapusan kredit macet UMKM ini sebagai kebijaksanaan yang heroik,” kata mas Bro.
“Benar juga jumlah UMKM yang akan dihapuskan kredit macetnya mencapai jutaan, sedangkan nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai sekitar Rp 14 triliun. Ini enggak main – main,” kata Yudi.
“Yang terpenting kemudian, bagaimana membangkitkan kembali jutaan UMKM dari ketidakberdayaan. Ini perlu sinkronisasi kebijakan antar- kementerian terkait, khususnya bidang perekonomian,” jelas mas Bro.
“Setuju Bro. Jangan sampai piutangnya sudah dihapuskan, tetapi tidak mampu berkembang karena terkendala akses pasar dan kurangnya mendapat perlindungan,” tambah Heri. (Joko Lestari).