POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Salah satu langkah inovatif yang sedang digodok adalah penerapan skema baru untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memanfaatkan teknologi government technology (govtech).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini membocorkan detail skema tersebut yang menekankan penggunaan barcode dan sistem digital terintegrasi.
Barcode sebagai Kunci Ketepatan Sasaran BLT
Poin penting dalam skema baru penyaluran BLT ini adalah penggunaan teknologi barcode.
Masing-masing penerima BLT akan dilengkapi dengan barcode unik yang terhubung langsung dengan data identitas dan jumlah bantuan yang dialokasikan.
Sistem barcode ini memungkinkan pemerintah untuk memantau penyaluran BLT secara real-time, meminimalisir risiko penyalahgunaan, dan memastikan distribusi bantuan yang lebih merata.
Lebih lanjut, barcode ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penerima BLT dalam membelanjakan dana, memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah.
"Misalnya di desa itu dia beli telur, ayam, dan sebagainya. Itu akan pegang barcode-nya dibuat," ungkap Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Rekening Bank sebagai Wadah Penyaluran BLT Digital
Untuk mendukung implementasi sistem barcode, penerima BLT diwajibkan membuka rekening bank.
Transfer dana BLT akan dilakukan secara digital melalui rekening bank, mengurangi risiko kehilangan atau keterlambatan.
Dengan sistem perbankan, pemerintah dapat memantau alur penggunaan dana BLT secara transparan dan akuntabel.
Transparansi dan Kontribusi Anak Bangsa dalam Pengembangan Sistem
Luhut menekankan bahwa sistem baru ini dikembangkan sepenuhnya oleh anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Peruri, dan Telkom.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. "Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia. Tidak seperti e-KTP yang mau tender sekian triliun, enggak ada itu," tegasnya.
Efisiensi Anggaran Negara Melalui Digitalisasi Bansos
Menurut Septian Hario Seto yang ditemui dalam kesempatan yang sama, anggota dan Sekretaris Eksekutif DEN, inisiatif digitalisasi penyaluran bansos adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Dengan sistem digital, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Seto menjelaskan bahwa e-katalog dan sinkronisasi data penerima bansos akan berperan penting dalam mengurangi inefisiensi.
Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan proses penyaluran bansos yang lebih transparan dan efisien, sehingga belanja negara dapat dioptimalkan dan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Kesimpulan
Pemerintah mengambil langkah maju dengan skema baru penyaluran BLT yang memanfaatkan Govtech dan barcode.
Inisiatif ini didesain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, transparansi proses penyaluran, dan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Melalui penerapan teknologi dan pengawasan audit yang ketat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.
Digitalisasi penyaluran bantuan sosial juga diharapkan dapat menekan angka inefisiensi dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.