POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan November dan Desember 2024 secara merata kepada pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdata Pemerintah.
NIK KTP tersebut tentu dapat terima bansos pemerintah ini, namun dengan syarat sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlebih dahulu.
Selain itu nama Anda selaku KPM juga harus terdata di Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada akun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) para supervisor kabupaten/kota, operator desa, dan pendamping sosial.
Dikutip dari Youtube Naura Vlog, pencairan dana bansos ini sudah dimulai sejak 8 Desember 2024 dan akan terus berlanjut hingga 16 Desember 2024.
Simak informasi lengkapnya untuk mengetahui detail wilayah, nominal bantuan, dan mekanisme penyaluran.
Update Dana Bansos PKH dan BPNT November-Desember 2024
Pemerintah telah mengumumkan pencairan Bantuan Sosial PKH dan BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai 8 Desember 2024.
Informasi terkini mencatat bahwa dana bantuan ini telah disalurkan secara bertahap melalui tiga bank penyalur utama, yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.
Penyaluran Dana Bansos di Tiga Bank
Hingga Minggu sore, 8 Desember 2024, penyaluran bantuan sudah merata di beberapa wilayah Indonesia:
Bank BRI
Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Klangenan, telah menerima dana sebesar Rp400.000. Dana mulai disalurkan sejak pagi hari.
Bank BNI
Di wilayah Sigi dan Kabupaten Sukabumi, penerima manfaat PKH sudah mendapatkan dana hingga Rp795.000.
Bank Mandiri
Untuk PKH, penyaluran sudah dimulai, sementara BPNT diperkirakan cair mulai dini hari hingga awal pekan depan.
Masyarakat yang belum menerima dana diharapkan untuk bersabar dan terus memantau aplikasi perbankan masing-masing.
Pengecekan saldo dana bansos secara berkala dapat dilakukan melalui layanan digital seperti Livin’ by Mandiri untuk menghindari kunjungan berulang ke ATM.
Pada tahun 2025, pemerintah berencana mengintegrasikan data penerima bantuan sosial ke dalam satu sistem terpadu.
Data ini akan memadukan berbagai basis data, seperti DTKS, BKKBN, dan P3KE, menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi.
Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan graduasi massal untuk menyingkirkan penerima yang sudah dianggap mampu secara ekonomi.
Keluarga dengan anggota yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD akan dikeluarkan dari daftar penerima.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari Kementerian Sosial dan bank penyalur terkait pencairan dana.
Dengan penyaluran bantuan yang lebih terorganisir, pemerintah berharap bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Cara Cek Status Bansos PKH dan BPNT November-Desember 2024
Untuk memastikan Anda termasuk penerima dana bansos BPNT, Kemensos menyediakan layanan pengecekan secara online.
Anda bisa mengecek status penerima bansos ini dengan mudah melalui situs resmi Kemensos.
1. Kunjungi Situs Resmi
Pertama, akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id di google, chrome, atau safari.
2. Isi Data Lokasi
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sesuai alamat Anda.
3. Masukkan Nama Sesuai KTP
Ketik nama lengkap sesuai KTP agar sistem bisa memvalidasi data Anda.
4. Masukkan Kode Captcha
Isi kode captcha yang ditampilkan untuk memastikan permintaan berasal dari pengguna asli.
5. Klik "Cari Data"
Kemudian, tekan tombol pencarian, dan tunggu hasilnya.
6. Lihat Hasil
Jika NIK KTP terdaftar, Anda akan melihat informasi lengkap mengenai status penerima dan rincian bantuan. Jika tidak, akan muncul keterangan "Tidak Terdapat Peserta/PM."
Jika muncul, selamat NIK KTP terdata Pemerintah akan menerima dana bansos PKH dan BPNT November-Desember 2024 via tiga bank BRI, BNI, dan Mandiri.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan sepenuhnya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.