Pengurus RT dan RW, sepertinya menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan calon (paslon) baik gubernur, bupati maupun wali kota di sejumlah daerah pilkada.
Berbagi cara dilakukan untuk meraih dukungan dari para pengurus RT dan RW. Seperti diketahui, paslon nomor urut 1 Cagub- Cawagub Jakarta, RK – Suswono menjanjikan anggaran Rp 200 juta per RW per tahun.
Selain memberikan uang kehormatan alias uang lelah bagi pengurus RT dan RW, di luar dana operasional RT, RW.
Tak mau kalah, paslon nomor urut 3, Pramono Anung –Rano Karno juga menjanjikan kenaikan dua kali lipat dana operasional RT–RW setiap bulannya.
Saat ini dana operasional RT sebesar Rp2 juta, RW Rp2,5 juta per bulan. Dengan kenaikan tersebut, anggaran yang perlu digelontorkan sekitar Rp 68 miliar per bulan. Setahun sekitar Rp 816 miliar, belum satu persen dari APBD Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp 86 triliun.
“Itu di Jakarta yang memiliki anggaran besar.Memberikan dana operasional kepada pengurus RW setara UMP, sangat memungkinkan, nah kalau di daerah gimana?,” kata bung Hei mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Kalau di daerah besarnya nggak sampai jutaan kali, jumlahnya disesuaikan dengan anggaran yang ada, bisa ratusan ribu per bulannya,” kata Yudi.
“Intinya ada kepedulian kepada pengurus RT dan RW guna meraih simpati dan dukungan dalam pilkada. Jika dana operasional sudah berjalan, dijanjikan akan dinaikkan, bagi yang belum pernah ada, akan diadakan,” kata mas Bro.
“Memang di daerah ada paslon yang menjanjikan dana operasional kepada pengurus RT dan RW?,” tanya Heri.
“Cukup banyak, bahkan ada paslon yang menandatangani kontrak politik dengan perwakilan pengurus RT dan RW,” ujar Yudi.
“Wah,,paslon pilkada berebut suara para pengurus RT –RW,” kata Heri.
“Nggak cuma di pilkada, pada pemilihan kepala desa ( pilkades ) pun berebut suara pengurus RT- RW acap dilakukan oleh kandidat, dengan menjanjikan semacam honor per bulannya,” jelas mas Bro.
“Dengan mendapat dukungan para pengurus RT dan RW, akan berimbas kepada datangnya dukungan dari warga sekitarnya. Kan pengurus RT dan RW itu tokoh masyarakat setempat,” kata Yudi.
“Betul juga. Sebut saja setiap pengurus RT mengajak 10 orang tetangganya, sudah berapa. Belum lagi anggota keluarganya. Di Jakarta sendiri terdapat lebih 30 ribu RT dan 2.744 RW. Kalkulasi aja sendiri ,” jelas mas Bro.
“Tapi ingat! Politik itu bukanlah matematika 1+1= 2. Politik penuh dinamika, hasilnya tak selalu sama,” kata Heri. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.