POSKOTA.CO.ID – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP penerima saldo dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) wajib mencairkan uang subsidi pemerintah sebelum tanggal 31 Oktober 2024.
Imbauan itu merupakan bagian dari proses percepatan pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) telah menerbitkan surat penting yang ditujukan kepada pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia.
Surat tersebut berisi arahan percepatan pemanfaatan bantuan sosial PKH dan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta buku tabungan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Surat ini khusus ditujukan bagi KPM PKH yang belum mencairkan bantuan periode Juli-Agustus 2024.
Surat yang diterbitkan pada 22 Oktober 2024 tersebut merujuk pada hasil konsolidasi penyaluran bantuan sosial PKH untuk termin 1 dan 2 di periode Juli-Agustus 2024.
Berdasarkan hasil konsolidasi tersebut, diketahui bahwa sebanyak 25.965 KPM belum melakukan transaksi hingga 14 Oktober 2024.
Data terkait, yang dikenal sebagai BNBA, telah disebarkan oleh Kemensos kepada masing-masing koordinator regional, yang kemudian diteruskan ke koordinator kabupaten dan para pendamping sosial yang bersangkutan.
Instruksi Percepatan Pencairan dan Distribusi KKS/Buku Tabungan
Dalam surat tersebut, Kemensos memberikan tiga instruksi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pendamping sosial PKH:
1. Percepatan Pencairan Saldo PKH
KPM yang dananya sudah masuk ke rekening segera diminta untuk mencairkan bantuan sosial tersebut.
Para KPM diimbau untuk segera melakukan transaksi dan mencairkan saldo bantuan di KKS mereka, terutama bagi yang telah menerima top-up saldo PKH.
2. Koordinasi Distribusi Buku Tabungan atau KKS
Bagi KPM yang belum menerima buku tabungan atau kartu KKS, pendamping sosial diminta untuk segera berkoordinasi dengan bank penyalur agar buku tabungan atau KKS dapat segera didistribusikan kepada penerima.
3. Tenggat Waktu Hingga 31 Oktober 2024
Percepatan pemanfaatan dana bansos dan pendistribusian KKS/buku tabungan harus diselesaikan sebelum 31 Oktober 2024.
Jika saldo PKH belum dicairkan hingga tanggal tersebut, bantuan yang sudah ditransfer ke rekening KKS KPM akan ditarik kembali ke kas negara.
Kemensos juga memberikan imbauan bagi KPM yang sudah mencairkan bantuannya tetapi belum memanfaatkan dana tersebut.
Disarankan agar bantuan sosial yang telah dicairkan segera disimpan di rekening non-bansos, terutama jika bantuan tersebut tidak langsung digunakan.
Hal ini untuk memastikan agar dana bantuan tidak tertahan di kartu KKS atau dikembalikan ke negara dan dapat terus dimanfaatkan dengan baik.
DISCLAIMER: Artikel ini tidak ditujukan pada seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan para penerima bantuan sosial dari pemerintah yang terdaftar di DTKS.
Adapun proses penetapan hingga pencairan, hanya diketahui oleh pemerintah dan tidak disebarluaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.