POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bantuan sosial (bansos) yang selalu ditunggu masyarakat.
Khususnya bagi mereka yang tergolong dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Akan tetapi, tidak semua komponen masyarakat berhak atas dana PKH yang diberikan pemerintah melalui Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut.
Pasalnya, ada sejumlah kriteria yang harus terpenuhi agar bantuan tepat sasaran. Diantaranya, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan total Rp2.400.000, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos PKH mendapatkan nominal ini untuk satu tahun penyaluran.
Namun, dana bantuan itu hanya dikhususkan bagi kategori KPM lansia dan penyandang disabilitas.
Bantuan sosial ini dibagikan dalam empat tahap. Di mana masing-masing penerima bantuan mendapatkan sebesar Rp600.000.
Adapun jadwal periode ditetapkan pemerintah adalah Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
Mengenai mekanisme penyaluran, dilakukan lewat PT Pos Indonesia dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Akan tetapi, mulai September ini pemerintah telah melakukan perubahan pencairan bagi KPM yang sebelumnya dapat melakukan pengambilan bansos melalui PT Pos Indonesia.
Yakni telah dilakukannya peralihan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke KKS.
Hal ini disampaikan melalui kanal YouTube DIARY BANSOS yang merupakan milik seorang pendamping sosial.
Ia mengatakan, informasi peralihan penyaluran tersebut terlihat dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG).
Proses peralihan itu hingga saat ini masih berada pada tahap burekol, atau pembuatan buku rekening kolektif.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang memproses pembuatan rekening bagi KPM agar dapat melakukan pencairan melalui KKS dengan lebih mudah dan terstruktur.
Kendati proses peralihan pencairan basos sedang berlangsung, masih ada sebagian KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Terutama berlaku bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal).
KPM di wilayah ini akan tetap mendapatkan bantuan melalui metode yang sudah ada, hingga sistem KKS sepenuhnya diterapkan.
Peralihan pencairan bansos dari PT Pos Indonesia ke KKS diharapkan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses distribusi dana bantuan sosial bagi KPM.
Dengan KKS, penerima manfaat dapat melakukan transaksi lebih praktis dan aman.
Cara Cek Penerima Bantuan Sosial PKH 2024
Sebelum melakukan pengambilan saldo dana bansos PKH atau belum menerima jadwal informasi penyaluran dari pemerintah, sebaiknya lakukan pengecekan status penerima terlebih dahulu.
Berikut adalah dua cara untuk mengecek status penerima bansos PKH yang bisa digunakan hanya dengan perangkat handphone (Hp):
1. Melalui Situs Kemensos
Anda dapat mengecek status penerimaan bansos dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan domisili Anda.
- Ketikkan nama lengkap Anda sesuai dengan yang tertera di KTP.
- Masukkan kode Captcha yang muncul.
- Klik tombol "Cari Data".
Pastikan semua data yang diisi sesuai dengan KTP Anda agar sistem dapat mencari nama penerima dengan akurat.
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Selain melalui situs, Anda juga bisa menggunakan aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di App Store atau Play Store.
Berikut adalah panduan untuk menggunakannya:
- Unduh aplikasi "Cek Bansos".
- Pilih menu "Buat Akun Baru" dan isi kolom yang diminta.
- Tunggu hingga data Anda diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
Setelah akun Anda terverifikasi, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka aplikasi "Cek Bansos".
- Pilih menu login, kemudian masukkan username dan password Anda.
- Klik menu "Cek Bansos" dan lengkapi data diri sesuai KTP.
- Pilih opsi "Cari Data" untuk melihat status penerimaan bansos PKH Anda.
Itulah ulasan mengenai bansos PKH dengan saldo dana Rp2.400.000 bagi KPM yang berhak.
DISCLAIMER: Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan BPNT dan PKH berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
