JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menggulirkan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat mengatakan hak angket tersebut diusulkan saat rapat paripurna.
"Kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari Fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan di lokasi demonstrasi pada Selasa, 5 Maret 2024.
Selain PKS, ada dua partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna.
"Ada PDIP tadi menyuarakan, ada PKB, tiga tadi (termasuk PKS)," paparnya.
Sementara, dua partai lain, di antaranya Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), secara umum mengikuti hak angket tersebut.
"Ada dua partai yakni Nasdem dan PPP saya katakan tadi kebetulan tidak hadir juru bicaranya ketika interupsi paripurna, kami tidak menemukan dua partai ini," ungkap Syahrul.
"Dan secara umum pasti mereka juga setuju, karena mereka merasakan bahwasanya banyak sekali kecurangan, banyak indikasi ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024," ucapnya melanjutkan.
Syahrul mengatakan usulan hak angket digulirkan lantaran indikasi kecurangan Pemilu 2024 terlihat jelas. Bahkan kecurangan terjadi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," ucapnya.
Satu hal yang disoroti soal indikasi kecurangan Pemilu 2024, ialah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai ada intervensi Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan untuk melanggengkan Gibran maju sebagai Cawapres pada Pemilu 2024 lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mulai dari proses pencalonan dimana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dri anak Presiden Jokowi," katanya.
Selain itu, Syahrul menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermasalah dalam proses Pemilu 2024, karena sering menyalahi kode etik.
"Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik," tukasnya.
Diberitakan Poskota.co.id sebelumnya, ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa, 5 Maret 2024.
Pantauan Poskota.co.id di lokasi, massa dari berbagai elemen menggeruduk gedung DPR dengan maksud menyampaikan aspirasi soal Pemilu 2024.
Massa menuntut indikasi adanya kecurangan Pemilu 2024 segera dibuka. Mereka berharap DPR mau bersuara soal proses Pemilu 2024 yang dinilai carut marut.
Di atas mobil komando, orator aksi menyampaikan bahwa kecurangan Pemilu 2024 ini merupakan ulah dari Presiden Jokowi. Pasalnya Presiden Jokowi bisa melakukan apa saja.
"Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah," kata orator aksi.
Selain itu, massa aksi menilai Presiden Jokowi telah menghalalkan segala cara untuk membangun dinasti politik di Indonesia, satu di antaranya melanggengkan Gibran sebagai Cawapres yang disebut tidak sesuai konstitusi MK.
"Kami gelisah dengan adanya kecuranhan dalam pemilu 2024. Ini akan menciderai bangsa, terutama generasi-generasi seterusnya," sambung orator.
Massa aksi terus menyampaikan kegelisahan mereka. Dari tengah-tengah aksi, santer terdengar tuntutan agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan.(Pandi Ramedhan)