Temui Massa Aksi, Anggota DPR RI: Kalau Kecurangan Pemilu Dibiarkan, Jadi Pendidikan Politik yang Negatif

Selasa 05 Mar 2024, 16:55 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aldi Maazat saat berorasi dan sejumlah massa yang tergabung dari beberapa elemen saat melakukan aksi bakar ban di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2024). Dalam aksinya tersebut mereka mendesak menyegerakan hak angket DPR-MPR RI, melawan kejahatan Pemilu 2024 dan memakzulkan Presiden Joko Widodo serta menolak kenaikan harga sembako.(Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aldi Maazat saat berorasi dan sejumlah massa yang tergabung dari beberapa elemen saat melakukan aksi bakar ban di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2024). Dalam aksinya tersebut mereka mendesak menyegerakan hak angket DPR-MPR RI, melawan kejahatan Pemilu 2024 dan memakzulkan Presiden Joko Widodo serta menolak kenaikan harga sembako.(Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui massa aksi yang sedari pagi berunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan pada Selasa, 5 Maret 2024.

Setelah massa aksi secara semangat menyuarakan pendapat, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat tiba di tengah-tengah massa. Lantas sorak sumringah massa pun terdengar.

Syahrul naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan aspirasi hasil obrolan para pejabat yang duduk di bangku DPR.

Di hadapan massa, Syahrul mengaku geram oleh adanya indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang dinilai telah terstruktur. Bahkan, kecurangan tersebut sudah mulai terlihat saat pra-pemilu.

"Kalau kecurangan ini dibiarkan, ini adalah pendidikan politik yang negatif yang akan diterima oleh generasi-generasi kita berikutnya," katanya disusul suara massa aksi yang mendukung di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa, 5 Maret 2024.

Syahrul membayangkan, jika indikasi kecurangan ini dibiarkan dan tidak dibuka, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi bangsa. Sebab, dikhawatirkan kecurangan pemilihan menjadi suatu hal biasa nantinya.

"Bayangkan kalau kecurangan ini dibiarkan, tidak dibuka, tidak diadili, maka akan terjadi yang tersimpan dalam otak generasi kita yang penting menang dengan cara apapun," tutur Syahrul.

"Apa jadinya negara ini kalau kepala desa curang yang penting menang, jadi Bupati, Kepala Desa yang penting menang walaupun curang, jadu Gubernur yang penting menang walaupun curang, ini bahaya bagi negeri kita ini," ucapnya melanjutkan.

Syahrul meyakini kehadiran massa aksi dari berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa. (Pandi Ramedhan)

Berita Terkait
News Update