Komisi II DPR Mendesak KPU Harus Bertanggung Jawab atas Dugaan Kebocoran Data

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus merasa prihatin mendengar kabar tentang dugaan situs KPU dibobol oleh hacker dengan anonim 'Jimbo' dan mengklaim telah berhasil mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id kemudian dijual.

Jika benar dugaan kebocoran data ini, itu adalah sesuatu yang mengkawatirkan.

"Karena dalam unggahannya 'Jimbo' mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih," kata Guspardi, Kamis (30/11/2023). 

Apalagi data pemilih yang diduga bocor berisi keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), ujar Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dapil Sumbar 2 dengan no urut 2 ini merasa heran, bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, bisa bocor di dunia maya dan kasus DPT super sensitif. Kalau IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi 

Tentu hal ini harus menjadi perhatian sangat serius bagi KPU untuk segera berbenah diri dan memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai.

Dirinya juga menuntut agar KPU memiliki mekanisme pencegahan terkait perlindungan data pemilih.

"Termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasian data itu," tutur Pak Gaus ini.

Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibiltas KPU menjadi tercoreng.

Sebagai pihak yang diberi amanah untuk penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan keamanan data pemilih busa terjaga dengan baik. Sehingga tak bisa diretas oleh siapapun.