JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Branding Ganjar Pranowo sebagai petugas partai belakangan dinilai menjadi momok tersendiri oleh sejumlah kalangan.
Banyak orang menyandera diksi 'Ganjar petugas partai' sebagai sosok capres yang dikhawatirkan mudah dikendalikan andai menang nanti di kontestasi Pilpres 2024.
Dengan pemahaman narasi mudah dikekang, Ganjar dinilai tak punya kemandirian, tak otoritatif, dan bersifat patronase, serta hanya patuh pada pimpinan partai.
Padahal makna sejati dari narasi tersebut sesungguhnya terbalik dan sangat bertolak belakang. Sebab titik sambung diksi petugas partai yang dimaksud PDIP sebenarnya adalah tugas ideologis.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat mengatakan, dalam konteks perwakilan politik, seorang pemimpin yang terpilih tentu sejatinya bakal memiliki kekuasaan dan kekuatan otonom.
Artinya, segala kebijakan yang dibuat pemimpin bukan datang dari partai politik. Andaipun status petugas partai selama ini dikonotasikan negatif, karena ditafsirkan secara liar oleh publik.
"Pada konteks Ganjar sebagai petugas partai sebenarnya begini, dia seseorang yang ditugasi oleh partai untuk menjalankan visi-misi partai tersebut. Sepanjang PDIP itu, ideologi, visi misi, sejalan untuk membangun Indonesia, sebenarnya tidak masalah," kata Cecep saat dihubungi Poskota, Rabu 28 Juni 2023.
Adapun diksi petugas partai yang disematkan kepada Ganjar, sebenarnya bisa jadi merupakan bentuk border dari partai atau segelintir elite PDIP untuk sekadar mengingatkan, darimana capres itu berasal. Dan bukan pemaknaan sesungguhnya dalam tugas-tugas reguler ketika menjadi presiden.
Dengan begitu, ketika memenangkan pertarungan, visi-misi partai dan kepentingan rakyat akan selalu dikedepankan, dan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam membuat kebijakan.
Termasuk diyakini akan adanya independensi saat menyusun kekuatan dalam kabinetnya nanti.
"Ada yang berbeda dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana PDIP mengajukan nama kadernya sebagai capres, bukan ketua umum. Saya rasa ke depannya bila Ganjar jadi penerus Jokowi, dia akan netral untuk memilih siapa menterinya," tambah Cecep.
Pelayan Rakyat Lebih Tepat
Cecep juga mengatakan, seorang pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan, dikatakan bisa bersifat otonom atau mandiri tanpa pengaruh partai.
"Dalam beberapa kebijakan atau keputusan yang diambil itu enggak terkait oleh partai. Jadi justru ketika dia (Presiden) patuh, mutlak kepada partai, justru dia mungkin diingatkan oleh PDIP," katanya.
"Jadi pada sosok Presiden, dia itu petugas partai sekaligus pelayan rakyat. Dia bertanggung jawab kepada partai, dia juga bertanggung jawab kepada rakyat."
Ke depan, Ganjar dinilai tetap bakal memainkan peran penting dan dominan karena dia adalah presiden rakyat jika menang.
Diksi petugas partai, intinya hanya kiasan dari sebuah kehormatan. Di mana orang yang diberi tugas partai adalah tugas kerakyatan. Dan dia dianggap tetaplah seorang pelayan rakyat, yang apabila sudah menjadi presiden akan sepenuhnya milik rakyat.
"Tidak masalah. Toh nanti ketika dia jadi presiden masyarakat bisa mengontrol Presiden terpilih," sambung Cecep.
Mandat dari Rakyat
Senada disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Menurut Fernando, jika nantinya Ganjar terpilih sebagai presiden, ia bukan lagi menjadi petugas partai, melainkan orang yang ditugaskan atau mendapat mandat dari rakyat.
"Ya petugas itu kan hanya di dalam internal (Partai), ketika terpilih sudah bukan petugas partai lagi, tetapi petugas rakyat Indonesia," ujar Fernando kepada Poskota, Rabu, 28 Juni 2023.
Untuk itu, pengamat politik asal Universitas 17 Agustus itu juga menyebut, Ganjar tentu harus lebih mementingkan rakyat jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.
"Jadi harus lebih mementingkan rakyat, jadi jangan sampai mau diintervensi ataupun mau terlalu diatur oleh partai walaupun melekat sebagai petugas partai," tegas Fernando.
Di satu sisi Fernando mengaku senang, sebab Ganjar pernah mengatakan bahwa dirinya mempunyai hak konstitusional dalan menentukan kabinet ketika dirinya terpilih.
Hal itu disampaikan Ganjar di tengah informasi yang beredar soal penentuan kabinet yang akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Belakangan Ganjar sudah memverifikasinya.
"Ketika Ganjar mendapatkan kewenangan ia harus menyadari hak-haknya sebagai presiden (andai terpilih) bahwa di dalam memimpin itu sudah harus memiliki visi-misi," kata dia.
Pamor Ganjar Kian Meroket
Sementara itu, hasil survei lembaga Poblic Opinion and Policy Research (Populi) Center yang digelar 5-21 Juni 2023, menunjukkan bahwa pamor tingkat keterpilihan (elektabilitas) Ganjar Pranowo kian meroket, mengungguli dua bakal capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Dari simulasi pilpres yang digelar, dalam kurun waktu tersebut, diperlihatkan digdaya Ganjar kian cemerlang dan sukses meraih suara 35,8 persen dari total 1.200 responden. Sementara Prabowo Subianto 33,4 persen, dan Anies Baswedan 23,2 persen.
Dalam survei yang sama, Populi Center juga mengajukan pertanyaan terbuka ke 1.200 responden.
Hasilnya, tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo masih menempati urutan teratas dengan perolehan 21,9 persen suara, diikuti Prabowo Subianto 19,3 persen, Anies Baswedan 14,4 persen, Joko Widodo 6,3 persen, Ridwan Kamil 1,3 persen, dan Mahfud MD 0,7 persen.
Itu artinya banyak pihak yang sebenarnya sudah paham makna sebenarnya dari narasi Ganjar Pranowo petugas partai yang selama ini disampaikan. (Pandi/Wanto/Aldi)
