Hasto Ajak Denny Indrayana Kaji Dugaan Kecurangan di Pemilu 2009

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyarankan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bisa menggunakan kerangka berpikir intelektual ketika melayangkan pernyataan ke publik. 

Hasto mengatakan itu demi menjawab pertanyaan awak media soal pernyataan Denny yang menyarankan DPR RI menggunakan hak angket memakzulkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Denny berbicara hal tersebut setelah pernyataan Jokowi yang mau cawe-cawe dalam konteks Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.

"Beliau (Denny Indrayana, red) ini kan sosok akademisi, ya harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2023). 

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. 

Dari situ, kata Hasto, legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan. 

"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ujar Hasto. 

"Jadi, harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita. Makna pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung itu jaminan terhadap sistem," lanjutnya. 

Dia kemudian mengajak Denny untuk sekadar melihat Pemilu 2009 ketika yang bersangkutan menyinggung isu pemakzukan terhadap Jokowi. 

Menurut Hasto, diduga instrumen negara dipakai pada Pemilu 2009, sehingga satu partai politik di lingkaran rezim kala itu bisa mengalami lonjakan suara secara signifikan sebesar 300 persen.