Pejabat TransJakarta Kerap Bermasalah, Pemprov DKI Gandeng Lembaga Independen Rekrut Direksi

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggandeng pihak swasta untuk mempermudah asesmen posisi direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD) PT TransJakarta.

Hal ini akan dilakukan lantaran direksi PT Transjakarta kerap tersangkut kasus ketika hendak dilantik, maupun saat beberapa bulan menjabat di perseroan.

Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD pada Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Wahyudi mengatakan, bahwa pihak swasta yang dilibatkan memiliki kemampuan dalam sumber daya manusia atau human resource development (HRD).

Sebab, selama ini pemerintah belum pernah menggandeng lembaga independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris.

"Ya terkait dengan pemilihan calon direksi, kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan," kata Wahyudi dalam keterangan kepada awak media, Selasa (4/4/2023).

Ia menambahkan alasannya menggandeng lembaga independen agar bisa memiliki data riwayat lengkap. "Supaya kami bisa mendapatkan data atau background yang lebih lengkap untuk calon pengurus tersebut. Ke depan untuk menambah informasi, kami tambahkan swastalah," sambungnya.

Menurut dia, banyak perusahaan swasta yang menggunakan jasa ini dalam melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Pihak ketiga itu akan melakukan pendalaman kepada yang bersangkutan sebelum menempati posisi tertentu di perusahaan.

"Ada perusahaan swasta yang mau menempatkan manager, mereka ambil tim dari luar untuk melakukan profiling. Mereka cek orang yang akan diangkat sebelumnya itu ada kasus atau nggak, kinerjanya bagus atau nggak dan hubungan dengan atas (pimpinan), samping (sesama pekerja), bawah (anak buah) bagus atau nggak," terang dia.

Wahyudi mengatakan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah melibatkan instansi lain untuk

Melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Selama ini BP BUMD DKI hanya mengandalkan pegawai internal untuk mengecek rekam jejak kandidat melalui media arus utama.

"Kami keterbatasan sumber daya, kami cari dari media-media, baik media online kami cari mereka, sebelumnya punya kasus apa. Kami baru sebatas itu, nanti informasi dari media itu kami jadikan bahan untuk wawancara," tuturnya.