JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menjadi kantor pertanahan tercepat dalam selesaikan target kinerja di jajaran Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta 2023 dalam penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Pihaknya juga menargetkan tahun Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk wilayah kerja BPN Jakarta Utara akan menjadi Kabupaten Lengkap. Yaitu, seluruh bidang tanah di daerah tersebut sudah terpetakan.
“Target kami tahun ini Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Lengkap di Jakarta, dimanaa seluruh bidang tanah di daeara terseut sudah terpetakan semuanya,” terang Taufik dalam keterangannya diterima Selasa (14/3/2023).
Ia mengatakan, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah Keluarah atau desa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Taufik menjelaskan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,seperti sandang, pangan, dan papan. “Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018,” jelas mantan kepala kantor Pertanahan Surabaya, Jawa Timur ini.
Taufik yang pernah menjadi kepala kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ini menegaskan, seluruh target PTSL untuk Kantor Pertanahan Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu akan dituntaskan pertengahan tahun 2023 sebanyak 2.885 bidang tanah yang tersebar di beberapa Kelurahan di Jakarta Utara.
Ia menjelaskan, meski baru memasuki awal bulan Meret 2023 namun saat ini pihaknya sudah berhasil menyelesaikan sertifikat PTSL sebanyak 1.385 bidang dan siap diserahkan kepada masyarakat, dan sisanya dalam pengumuman sebanyak 1.500 bidang.”Kami menargetkan, pertengahan tahun ini seluruh target PTSL 2023 akan selesai sebanyak 2.885 bidang,” tegas Taufik.
Taufik mengungkapkan, kantor Pertanahan Jakarta Utara menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2023 agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli.
“Kita sengaja menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi program PTSL 2023, agar program tersebut benar benar tepat sasaran, akuntabel, transparan dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di daerah yang menerima program PTSL,” terang Taufik.
Tidak itu saja, demi suksesnya program unggulan Kementerian ATR/BPN tersebut, dirinya ikut terjun langsung mensosialisasikan dan mengawasi jalannya program tersebut kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi, termasuk menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian PTSL 2023 tersebut.
Dikatakan, menuntaskan berbagai program strategis dan target yang diberikan kepada Kantah Jakarta Uyara oleh Kanwil BPN DKI Jkaarta, pihaknya mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi bekerja secara ikhlas, berkualitas, dan tuntas, agar target yang diberikan oleh pimpinan kepada Kantah Jakata Utara dapat terwujud dan produk yang dihasilkan juga berkualitas.
”Jadi kami tidak hanya mengejar kuantitas produk, namun juga harus berkualitas, agar produk yang dihasilkan tidak timbul permasalahan dikemudian hari,” kata Taufik.
Lebih jauh mantan kepala kantor Pertanahan Malang,Jawa Timur ini menerangkan, pihaknya tidak hanya sekadar mengejar penyelesaian target PTSL dan pelayanan rutin, namun juga diiringi dengan peningkatan pelayanan Pertanahan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan dan over lapping sertipikat tanah.
Ia menjelaskan, pihaknya terus berupaya meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan lahan, seperti adanya dugaan sertipikat ganda. ”Harusnya, dalam satu bidang tanah itu hanya ada satu sertifikat,” cetusnya.
Namun, apabila terdapat sertifikat lain, maka dapat dikatakan yang satu palsu. Namum demikian, bisa saja asli namun ada indikasi cacat administrasi. Karena itu, dapat dilakukan pembatalan sertifikat yang palsu tersebut dengan melakukan penyelidikan yang ketat dan melibatkan banyak pihak terkait.
Menurutnya, untuk membuktikan sertifikat keaslian hak atas tanah tersebut, dilakukan uji meteriil dan administrasi dari bukti sertifikat yang terindikasi cacat administrasi tersebut.
“Jadi sebelum membatalkan sertifikat yang terindikasi cacat administrasi, akan kita gelar uji materiil bersama dengan pihak terkait. Jika terbukti mengandung suatu kepalsuan dan indikasi pidana maka akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya. (Ril)