Pemprov DKI Lempar Kewenangan Program Unggulan Anies, DP 0 ke Pengembang

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melempar kewenganan hunian DP 0 rupiah yang digagas era Gubernur Anies Baswedan kepada pihak pengembang. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko kepada awak media, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Ya ini kan pembangunannya oleh mitra. Artinya dilakukan pengembang," ujar Sarjoko.

Bahkan Ia mengatakan, pengembang tersebut bukan dari Pemprov DKI, melainkan pengmembang dari luar. "Salah satunya itu PT Marta Karya yang di Halim Sky Residence," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan sudah ada beberapa mitra swasta lain yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk membangun hunian DP 0 rupiah.

"Tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," jelas dia.

Kendati begitu, Sarjoko belum mengungkapkan lebih lanjut nama-nama mitra swasta yang akan membangun hunian program di era kepemimpinan Anies Baswedan tersebut. Ia hanya memastikan bahwa pembangunan hunian DP 0 rupiah masih akan tetap dilanjutkan.

"Nanti kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun besok, nanti ya kita komunikasikan lebih lanjut kepada para pemegang izin tersebut," pungkas Sarjoko.

Sebelumnya, Sarjoko menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengusulkan dana APBD untuk pembangunan hunian DP Rp 0. Sebab, kelanjutan pembangunan program unggulan Anies itu akan menggunakan anggaran dari yang lainnya.

"Dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ujar dia kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).

Ia menyebut bahwa yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian DP Rp 0.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar 550 M dan sudah tersalurkan sebanyak 254,8 Miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah," jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sarjoko, saat ini ada dana tersisa di kas UPDP sebesar 295,2 Miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. "Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar 176 Miliar," tandasnya. (Aldi)