JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah diminta mewaspadai inflasi bulan Desember 2022 yang menembus 5,51 persen.
Pernyataan ini datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.
Dia tidak sependapat dengan BPS yang menyebut inflasi bulan Desember 2022 sebagai musiman. Karena inflasi tersebut terbilang tinggi dibandingkan inflasi pada tahun sebelum pandemi yang berkisar 2 hingga 3 persen.
"Fenomena ini sebenarnya tidak wajar. Makanya di banyak negara pasca pandemi mengalami stagflasi. Inflasi tinggi tetapi kesempatan kerja rendah," ujar Bhima Yudhistira seperti dikutip dari VOA pada Senin (2/1/2023).
Dia mengingatkan pemerintah berhati-hati supaya tidak terjebak stagflasi.
Stagflasi merupakan situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi. Demikian dikutip dari situs Kementerian Keuangan.
Masyarakat akan mengerem belanja yang bersifat sekunder dan mendahulukan kebutuhan pokok jika nantinya terjebak dalam stagflasi. Di sisi produsen, kenaikan bahan baku akan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen sehingga akan memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Dia menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk mencegah Indonesia masuk dalam jebakan stagflasi. Salah satunya dengan menurunkan harga BBM subsidi yang menjadi sumber inflasi.
"Pemerintah seharusnya cepat menurunkan harga BBM subsidi pertalite dan solar. Karena dengan cara itu pemerintah bisa membantu pemulihan daya beli."
Untuk sumber inflasi pangan, dia menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk dan bantuan pembiayaan bagi petani untuk memutus mata rantai inflasi.
Petani akan terbebani suku bunga yang naik tanpa kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan harga pangan naik. ***
