JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali disorot.
Hal ini ditunjukkan dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Saiful Mujani mengatakan berdasarkan data tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi sejak tahun 2015, ada penguatan pada periode kedua, di mana tingkat kepuasan rata-rata mencapai 70 persen.
Jika pada survei terakhir di bulan Desember 2022 tingkat kepuasan mencapai 74,2 persen maka dalam survei terakhir ini meningkat menjadi 76,7 persen.
“Ini peristiwa yang sangat penting, bahwa Presiden Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi,” ucap Saiful Mujani seperti dikutip dari VOA pada Minggu (1/1/2023).
Berjalan baiknya langkah-langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan gelontoran bantuan sosial ditengarai menjadi salah satu hal yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik.
Meski baru menginjak tahun baru 2023, tetapi aroma tahun politik sudah sangat kencang. Terlebih setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan partai politik yang berhak bertarung di Pemilu 2024.
Di samping itu Saiful kaget dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang mengajak untuk berpikir kembali tentang Pemilu 2024 dengan dalih kinerja Presiden Jokowi dinilai bagus oleh publik.
Bambang Soesatyo dan La Nyalla memberi alternatif untuk menangguhkan pemilu ke tahun 2027 atau tetap menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024 dengan memberi kesempatan Jokowi bertarung untuk ketiga kalinya.
Mengingat posisi Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar maka pandangan tersebut perlu dibahas. Sementara pandangan La Naylla menurutnya tidak mencerminkan aspirasi publik.
Survei SMRC pada bulan Mei dan September 2021, juga pada Maret dan Oktober 2022, menunjukkan mayoritas publik ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden hanya dua kali. Masing-masing selama lima tahun.
Dalam empat kali survei tersebut, rata-rata 77 persen publik ingin aturan itu dipertahankan. Hanya 13 persen responden yang ingin mengubahnya.
"Pernyataan itu bertentangan atau tidak mencerminkan aspirasi publik,” terangnya.
“Di satu sisi kinerja Presiden Jokowi memang bagus. Tetapi apakah bagusnya kinerja Presiden Jokowi itu membuat publik menginginkan agar dia dikasih wewenang untuk kembali berkuasa dengan mengubah konstitusi atau dikasih tambahan kekuasaan tiga tahun lagi,” pungkas Saiful. ***