JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Meski mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta, kediaman Khoirudin di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan jauh dari kesan mewah.
Bahkan, sofa yang biasa digunakan untuk menjamu tamu juga tidak ada. Sehingga orang yang datang ke rumahnya terpaksa duduk di kursi teras depan.
“Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga sudah datang tiga kali ke sini memang tanpa sofa, dia duduk di bangku keras yah apa adanya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini tim redaksi berkesempatan masuk ke dalam rumah Khoirudin untuk melihat suasananya.
Betul saja tidak ada sofa di ruang tamu, dan yang ada hanya lemari buku serta gantungan pakaian.
Lantainya dilapisi keramik biasa berwarna putih dan plafonnya menggunakan papan triplek, bukan berbahan gypsum.
Walau televisinya sudah model datar atau flat, tapi ukurannya standar pada umumnya yaitu 43 inch.
Rumah Khoirudin berlantai satu dan berada di dalam gang. Tepatnya di Jalan KH Muhasyim Nomor IV Nomor 5 RT 12/06, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan.
Lingkungan rumahnya cukup padat dan aksesnya hanya bisa dilalui oleh satu mobil, sehingga jika ada mobil berpapasan maka salah satu pengendara harus mencari lahan cekungan di depan rumah warga untuk bermanuver.
“Seperti inilah penampakan rumah saya, biasa saja tidak ada yang istimewa,” ucap pria kelahiran Jakarta 8 Juli 1966 ini.
Khoirudin mengaku lebih senang menggunakan duit untuk kepentingan orang banyak, misalnya membeli tanah dan mendirikan Yayasan Pendidikan Raudlatul Ilmiyah Jakarta guna membantu warga sekitar di bidang pendidikan.
Anak-anak penghafal Al Quran juga diberikan pendidikan gratis di sekolah yang ada di dekat rumah Khoirudin.
“Saya sudah membangun rumah atau pesantren Qur'an gratis diberikan kepada warga yang bersedia untuk menghafalkan Quran. Semua biaya sekolah kami tanggung, hanya untuk laki-laki tamatan SMA ini sebagai wujud kepedulian kami kepada warga muslim yang ingin mendapat pendidikan sekaligus menghafalkan Qur'an,” jelasnya.
Di balik kesederhanaannya itu, rupanya ada beberapa pihak yang menawarkan bantuan kepada Khoirudin berbentuk duit tunai untuk merenovasi rumah.
Bahkan Khoirudin sempat ditawari rumah baru, namun hal itu ditolaknya karena tidak seperti dengan pola hidupnya selama ini yang cenderung sederhana.
Untuk mobil dinasnya saja masih menggunakan pelat nomor berwarna merah. Dia enggan mengganti pelat mobil dinasnya Toyota Camry karena merasa itu adalah aset negara.
“Kalau pejabat yang menawarkan membangun rumah sudah ada beberapa, namun saya rasanya lebih nyaman dan tidak berkeinginan untuk punya rumah mewah,” ungkapnya.
“Sebetulnya yang datang ke ruangan kerja untuk menawarkan kunci (rumah) juga ada, tapi saya tidak berkenan karena nggak nyaman,” lanjut pria yang baru pertama kali menjadi Legislator DKI untuk periode 2019-2024 ini.
Khoirudin menyadari hidup di dunia fana ini hanya sementara. Karena itu, dia lebih fokus menyiapkan bekal untuk di akhirat nanti dengan membangun sekolah gratis bagi penghafal Al-Quran.
“Hidup di dunia hanya sementara, paling 60-70 tahun, setelah itu ke mana lagi dan paling semua harta jadi rebutan anak-anak. Jadi, tidak berniat membangun rumah, sehingga lebih kepada karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat,” jelasnya.
Dia mengenang, kediamannya dibangun dengan jangka yang cukup panjang. Awalnya rumah Khoirudin tidak berpagar, dan lantainya belum dikeramik.
Masa sulit itu Khoirudin jalani ketika dia masih berprofesi sebagai guru dan dosen.
Dia lalu menabung selama dua tahun, hingga rumahnya dipasangi pagar dan lantainya dikeramik.
“Setelah saya menjadi Ketua DPD PKS Jakarta Selatan dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, kondisinya yah sudah begini. Jadi tidak ada perubahan sama sekali,” imbuhnya.
Ketua DPW
Di DPRD DKI Jakarta, Fraksi PKS mendapat jatah kursi pimpinan dewan, karena berada urutan ketiga dengan perolehan 16 kursi.
Tak hanya memimpin di DPRD DKI Jakarta, Khoirudin juga mendapat mandat dari partai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta sejak 2020 lalu.
Khoirudin berujar, perjuangan untuk memperoleh amanah ini cukup panjang. Berawal dari adanya era reformasi pada 1998 lalu, saat itu Khoirudin dan kawan-kawannya mendirikan organisasi politik bernama Partai Keadilan (PK).
Di awal pembentukan, Khoirudin dipercaya sebagai Ketua PK Kecamatan Cilandak sampai tahun 2003 atau sampai PK berubah menjadi PKS.
Setelah itu pada tahun 2006, diadakan pemilihan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan secara demokratis dengan kandidat 21 orang, termasuk Khoirudin.
Panitia seleksi (Pansel) kemudian menjaring kandidat itu, hingga mengerucut pada tujuh orang, dan diseleksi lagi sampai tersisa dua kandidat. Sebanyak 75 orang pemegang suara di PKS memilih kedua orang itu lewat Musyawarah Daerah (Musda).
“Saya dapat 50 suara, kemudian rival saya dapat 25 suara. Di situlah saya menjadi Ketua DPD PKS Jakarta Selatan periode 2006-2010. Lalu diperpanjang lagi dari 2010 sampai 2015,” jelasnya.
Figurnya yang humanis dan mampu menyelesaikan persoalan, membuat Khoirudin mendapat pilihan baru dari partai.
Dia kemudian diminta menjadi Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta periode 2015-2020 mendampingi Syakir Purnomo, sebagai ketua.
“Kemudian 2020 oleh DPP saya diminta menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta sampai 2025,” ucapnya.
Dengan posisinya sekarang sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin diberikan ruang sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta oleh DPP PKS.
Sebelumnya, dia hanya menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
“Jadi lebih kepada menggali potensi dan rotasi, tidak ada masalah di internal sekaligus pemberian kesempatan untuk membuktikan kemampuannya,” ujarnya
Khoirudin mengaku, tahapan tersebut merupakan perjalanan panjang baginya dalam meniti karir di PKS dari pengurus tingkat kecamatan hingga provinsi.
Bahkan saat Pilkada 2017 lalu, Khoirudin mendapat amanah dari PKS sebagai Ketua Teritorial dan Penjaringan Pemenangan Anies-Sandi.
“Saya menyiapkan 13.028 TPS saksi-saksinya, jadi menggerakkan para saksi kemudian menggerakkan semua jejaring untuk melakukan door to door untuk memenangkan Anies-Sandi. Alhamdulillah Pak Anies dan Pak Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Redam Konflik
Walau baru pertama kali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, namun Khoirudin mampu meredam potensi konflik horizontal yang dialami masyarakat.
Berkat kepiawaiannya berkomunikasi dengan Gubernur Anies Baswedan, persoalan yang dialami masyarakat bisa selesai dengan sangat baik.
Khoirudin bercerita beberapa saat dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, dia menyelesaikan polemik yang dialami PT Kota Kasablanka dengan pengurus Masjid Istiqomah di Jalan Jembatan Merah, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ketika itu, perusahaan mengirim somasi kepada pengurus masjid untuk membongkar sendiri bangunannya, karena masjid itu berdiri di atas lahan milik korporasi.
Di sisi lain para pengurus tidak mengetahui pemilik lahan masjid, karena sudah dibangun sejak tahun 1950-an yang saat itu berupa rawa-rawa.
“Saat itu berupa rawa-rawa yang tidak jelas siapa pemiliknya, baru setelah belakangan menjadi milik PT Kota Kasablanka, surat somasi dilayangkan kepada pengelola masjid,” jelasnya.
“Saya diminta hadir untuk menyelesaikan, karena masyarkat nggak akan merobohkan masjidnya yang sudah dibangun dengan dana mereka. Ini masjidnya ramai, makmur dan jamaahnya banyak,” lanjutnya.
Setibanya di sana, Khoirudin melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Dia lalu membicarakan hal ini juga dengan Gubernur Anies untuk mencari solusinya.
Setelah melakukan pembahasan di tingkat Kota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta, perusahaan memutuskan membangun masjid baru dua lantai di tempat yang tak jauh dari lokasi.
Setelah itu, masjid lama dibongkar untuk kepentingan perusahaan.
“Pak Gubernur turun tangan langsung untuk membantu menyelesaikan, akhirnya PT Kota Kasablanka mengganti masjid baru dua lantai. Alhamdulillah ini berkat kekuasaan Allah, bentrok horizontal antara perusahaan dan masyarakat tidak terjadi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Khoirudin juga menyelesaikan potensi konflik yang terjadi di wilayah Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Saat itu, warga setempat menolak adanya pembangunan Sekolah Islam Terpadu Citra Az-Zahra, padahal yayasan sudah mengantongi izin pembangunan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Masyarakat berkeberatan dibangun sekolah karena khawatir banjirnya akan tambah dalam akibat adanya pembangunan sekolah. Lalu kami datang untuk mencari titik temu, jangan sampai masuk ke dalam pengadilan,” ucapnya.
Dengan pendekatan musyawarah, masyarakat setempat akhirnya bersedia adanya pembangunan sekolah.
Asalkan kali di sekitar rumahnya dikeruk sehingga kapasitas untuk menampung air hujan bisa lebih banyak lagi.
“Ini luar biasa, saya bahagia bisa menyelesaikan permasalahan yang pelik di masyarakat,” ujarnya.