JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Energi Terbarukan Dr. Dewanto Indra Krisnadi mengatakan, meningkatnya industri logam tidak lepas dari kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini tercermin dari pendapatan industri logam sebelumnya hanya Rp 9,8 triliun, dan kini melonjak hingga Rp 37 triliun.
Menurut Dewanto, di satu sisi kebijakan hilirisasi ini membuat Uni Eropa resah karena kepentingannya terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi, tadi di sisi lain membawa keberkahan bagi Indonesia yang sedang bersiap menghadapi era kendaraan listrik mulai 2027 nanti.
"Nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, dan sekaligus pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Intinya hilirisasi tambang ini perlu didukung," kata Dewanto saat dihubungi wartawan, Senin (5/12/2022).
Dikatakan Dosen Fakultas Teknik Universitas Pancasila ini, hilirisasi tambang ini kemudian diperkuat dengan kesepakatan dalam G20 beberapa waktu lalu yang mendorong percepatan transisi energi dengan kendaraan listrik.
Karena itulah, hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, mampu meningkatkan nilai investasi, dan pastinya akan membuka lapangan kerja dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara.
“Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan. Otomatis seluruh masyarakat akan menikmati hasil ini," ucapnya.
Dijelaskan Dewanto, kebijakan Presiden Jokowi soal hilirisasi tambang ini sudah mendapatkan perlawanan kuat dari Eropa, termasuk Amerika Serikat. Untuk itu, dukungan penuh harus diberikan ke pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tidak diatur oleh pihak luar. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi ini demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Langkah hilirisasi tambang baik itu nikel, timah dan lainnya itu menimbulkan multiplayer efek ke semua sektor, termasuk industri pertambangan, masyarakat desa seperti disampaikan Pak Presiden hingga pada perkembangan UMKM," jelasnya.
“Saya yakin hilirisasi tambang ini dipastikan menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBP, sehingga memperkuat postur APBN. Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi agar hilirisasi tambang perlu didukung penuh demi kepentingan penggunaan energi baru terbarukan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut perkembangan industri logam sudah mulai terasa geliatnya. Industri ini dulu hanya menghasilkan Rp9,8 triliun, kini sudah melonjak hingga Rp37 triliun.
"Jadi kita lihat 2014 di industri logam itu hanya Rp9,8 triliun, meloncat sudah Rp 37 triliun," kata Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).
Besarnya perkembangan di industri logam tersebut artinya pendapatan negara bisa bertambah dari sisi penerimaan pajak nasional. Jika pada tahun 2014 lalu hanya mendapatkan Rp985 miliar, kini angkanya sudah mencapai Rp 1,44 triliun.
"Naiknya 50 persen, tapi ini baru mulai. Ini belum akhir sebuah cerita, baru mulai," kata dia.
Ekosistem ini pun akan semakin besar dan kas negara terus bertambah. Artinya anggaran belanja pemerintah juga bisa bertambah untuk dana desa. Sehingga manfaat industri logam bukan hanya dirasakan bagi orang-orang yang berada di ekosistem tersebut.
"Artinya apa, masyarakat desa juga menikmati dari ekosistem yang kita bangun ini. Bukan berhenti di situ saja," kata dia.(*)