Dia menjelaskan mestinya 3 tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021, namun faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ke-3. 

Molornya 1 tahun, sementara itu, 193 ribu guru yang tak dapat formasi tidak jelas nasibnya seperti apa.

Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat Yayasan.

Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung.

Bagi P2G, skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi Guru PPPK tahapan ke-3 justru menimbulkan ketidakadilan baru.

193 ribu guru yang masuk kategori P1 anehnya banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya. 

“Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3,” sambung Satriwan.

P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di Tanah Air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi Guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.

Guru masih jauh dari sejahtera.

"Kenapa Pak Jokowi kami minta turun langsung membereskan persoalan guru? Sebab Pak Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya. (rizal)