JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pihak Istana telah menetapkan Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres), Heru Budi Hartono untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang bakal lengser dari jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Wasono berjanji akan tetap mengkritisi kepemimpinan Heru Budi Hartono dikala Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut, kata Gembong, terlepas dipilihnya Heru oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan pengurus dari PDI Perjuangan.
"Kritis itu kan sebuah keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan Presiden kemudian Fraksi PDI Perjuangan bungkam, itu nggak juga," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (7/10/2022).
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mengkritisi jalannya pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru.
Namun kritik yang disampaikan harus rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.
"Ini dalam rangka kritik membangun, jadi nggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, Fraksi PDIP diam 1.000 bahasa, itu nggak ya," tutur Gembong.
Hal itu dikatakan Gembong, untuk menepis sikap PDIP selama ini.
Sejak Pemprov DKI Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI mencapai 25 orang ini, kerap mengkritik kebijakan Anies.
"Jadi tetap ada kritik, kalau nggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus dong. Itu malah nggak jadi baik juga nantinya," imbuhnya.
Tak hanya itu, Gembong juga mengucapkan selamat kepada Heru yang akhirnya dipercaya Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur.
Dia pun mengaku, Heru memiliki pekerjaan rumah (PR) besar yang selama ini selalu menjadi momok kepala daerah di Ibu Kota.
"Tugas berat menanti Anda. Tugas berat itu mengentaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan sebagainya.
Itu persoalan pokok yang mesti menjadi skala prioritasnya Pj Gubernur ke depan," bebernya.
Kendati demikian, Gembong optimis, Heru mampu memimpin Jakarta dengan baik karena dilihat dari rekam jejaknya.
Sebelum diangkat Presiden Jokowi ke Istana sebagai Kasetpres, Heru merupakan birokrat yang berkarir di Pemprov DKI Jakarta.
Dia pernah mengemban amanah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Karena itu, Heru dianggap memahami pokok persoalan yang ada di Ibu Kota.
"Kemudian yang dituntut sekarang itu keberanian melakukan eksekusi, karena kalau bicara semua program itu sudah tersaji, persoalan juga sudah tersaji dan anggaran pun juga sudah tersaji, sekarang tinggal eksekusinya," ucap Gembong.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Jabatan mereka nantinya akan diisi oleh Pj Gubernur, sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mendatang.
DPRD DKI Jakarta telah menyodorkan tiga kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri pada Kamis (14/9/2022) lalu.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta yang diikuti sembilan fraksi pada Rabu (13/9/2022).
Ketiga nama itu adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Diketahui, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin terlibat aktif mewakili pemerintah dalam penyusunan RUU pemekaran Papua. (aldi)