JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Jokowi telah menetapkan Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang bakal lengser dari jabatanya pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Merespon hal tersebut, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyatakan siap bermitra dengan Heru Budi Hartono nantinya.
"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta siap bermitra dengan Pj Gubernur, Bapak Heru Budi Hartono untuk membangun Jakarta," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino saat dihubungi, Minggu (9/10/2022).
Wibi mengaku, pernah berinteraksi dengan Heru saat dia hendak digadang-gadang menjadi calon Wakil Gubernur pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, pembicaraan keduanya tidak berlangsung lama, karena Ahok justru berpasangan dengan Djarto Saiful Hidayat.
"Ya dulu kami sempat berinteraksi ketika pencalonan Bapak Ahok sebagai Gubernur di tahun 2017 yang lalu, ketika itu Pak Heru kan sempat diusulkan menjadi calon Wakil Gubernur, lewat kami mengumpulkan KTP. Ketika itu Pak Ahok belum diusulkan oleh partai dan berencana memang independen," jelasnya.
Politikus NasDem ini menganalogikan, bahwa Heru merupakan abdi dalam atau pelayan dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhatian Presiden Jokowi untuk Jakarta sangat tinggi.
"Jadi kalau bisa dikatakan yah, gubernurnya Jakarta secara tidak langsung adalah Presiden Jokowi itu sendiri," ucap anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.
Untuk itu, Wibi berharap, pemerintahan DKI Jakarta di bawah Heru Budi Hartono tetap berjalan dengan baik. Situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif, hingga Pemilu 2024 mendatang, termasuk mampu menjalin kolaborasi dengan seluruh pihak.
Kemudian, Wibi pun optimis bahwa Heru mampu meredam potensi polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Hal ini berkaca pada pengalaman Pilkada 2017 lalu, di mana tensi perbedaan pandangan politik antar masyarakat cukup tinggi.
"Dalam hal konteks polarisasi itu memang tugas kita semua, di mana polarisasi itu setiap Pemilu dan Pilkada pasti ada. Kemudian dalam hal konteks Pemilu itu kan tidak hanya domain Pj Gubernur, tidak tapi di situ ada KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, parpol dan sebagainya," bebernya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
