TIONGKOK, POSKOTA.CO.ID - Dewan Hak Asasi Manusia PBB didesak mengadakan debat catatan HAM Tiongkok di wilayah Xinjiang.

Ini diusulkan agar direalisasikan pada pertemuan berikutnya pada 2023.

Prakarsa ini datang dari sejumlah organisasi hak asasi manusia yang mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya.

“Masyarakat internasional harus mengingat kewajibannya untuk mengakhiri kekejaman seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Presiden Kongres Uyghur Dunia Dolkun Isa seperti dikutip dari VOA pada Rabu (28/09/2022).

Rancangan resolusi yang dipresentasikan pada Senin itu mencakup dukungan yang diberikan Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia.

Lebih dari 60 organisasi Uyghur dari 20 negara menyambut baik rancangan resolusi itu.

Mereka dalam pernyataan Bersama mengatakan akan terus mendorong tindakan lebih lanjut menyusul penilaian PBB bulan lalu tentang perlakuan Tiongkok terhadap kelompok Uyghur di wilayah Xinjiang.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Tiongkok mungkin telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Uyghur dan populasi Muslim Turki lainnya.

"Pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya merespons pelanggaran itu," ujar Direktur Eksekutif Proyek HAM Uyghur yang berbasis di Washington Omer Kanat. ***