JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua melakukan protes dengan mendatangi langsung kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota, Jakarta Pusat.
Puluhan PKL tersebut menggeruduk kantor orang nomor satu di DKI Jakarta untuk melakukan protes terhadap tempat berjualan mereka yang dinilai tidak strategis.
Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kasudin PPKUKM) Jakarta Barat, Iqbal Idham mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan tempat bagi para PKL di kawasan Kota Tua.
Ada dua tempat lokasi binaan (lokbin) bagi PKL yang disediakan, yakni di Kota Intan dan gedung Kemenkeu di Kalibesar Timur. Meski telah disediakan lokbin, masih ada puluhan PKL yang memprotes lantaran banyak faktor.
"Tuntutan mereka adalah agar tetap bisa berjualan. Klasifikasinya ada 3, pertama mereka menolak relokasi lokbin maupun gedung Kemenkeu. Kedua, mereka ingin ditempatkan di tempat yang layak dan ramai. Ketiga, mereka minta berjualan di Kalibesar Barat," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu 28 September 2022.
Menurut Iqbal, protes dari puluhan PKL tersebut tentu menjadi bahan diskusi bagi dirinya dan pihak terkait. Terlebih dalam konsep penataan kawasan Kota Tua.
"Bahwa dalam konsep penataan Kota Tua di mana kita membangun Kota Tua sebagai destinasi nasional dan bahkan internasional. Ini yang tidak sejalan dengan konsep itu, di mana PKL seharusnya ditata berada di tempat yang ditentukan. Nah, 30-50 orang ini yang masih menolak wacana relokasi," paparnya.
Iqbal mengungkapkan, pihaknya masih menggali penyebab puluhan PKL tersebut yang protes terhadap lokbin yang telah disediakan.
Padahal, sejauh ini, sudah ada ratusan PKL yang menempati lokbin Kota Intan, begitu juga lokbin di gedung Kemenkeu.
"Kalau dia bilang lokbin ataupun gedung itu tidak layak, ini sebenernya masuk bahan diskusi kita juga. Bagaimana definisi layak itu sebenernya. Nah ini kita sedang diskusi dengan para pedagang supaya ada titik temu. Intinya penataan kawasan kota tua ini tidak akan berhasil jika belum muncul kesadaran bersama," ucap Iqbal.
"Di lokbin Kota Intan sudah ada 415 pedagang yang mendaftar. Namun, yang aktif berjualan belum segitu. Tugas kami saat ini terus mensosialisasikan maupun berdiskusi dengan pedagang dan mengajak agar pedagang segera berjualan di lokbin, kita dorong terus," tambahnya.
Sampai saat ini, lanjut Iqbal, pihaknya masih terus melakukan diskusi kepada pihak terkait, sekaligus melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk berjualan di lokbin yang telah disediakan.
"Mereka jualan di jalan kan memakai hak orang lain, hak pejalan kaki, hak pengguna jalan, yang tidak seharusnya untuk mereka. Kita harus memberi kesadaran pada mereka," pungkasnya. (pandi)